TANJUNG REDEB – Dalam menekan terjadinya intervensi dan penggiringan opini kepada para pemilih pemula di Kabupaten Berau. Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya (Sosdiklih, Parmas dan SDM) KPU Berau, Saharudin mengingatkan agar bijak dalam mengatasi isu-isu politik atau berita hoaks yang bermunculan.
Menurut Saharuddin, para pemilih pemula harus bisa cerdas dalam memilih pemimpin atau calon legislatif nanti. Salah satu cara untuk cerdas memilih yakni terus mencari tahu tantang profil para calon.
“Apalagi sekarang ini profil para caleg sudah terbuka, sehingga para pemilih pemula bisa mencari informasi atau jejak para paslon caleg yang maju tersebut,” katanya.
“Saya sarankan juga agar tidak terlalu mudah menyimpulkan informasi, usahakan selektif dalam menerimanya dengan cara membandingkan dari berbagai informasi dan sumber yang tepat,” sambungnya kepada Berau Post, Senin (15/1).
Para pemilih pemula disarankannya harus bisa selektif dalam mencari informasi dari beberapa sumber yang ada. Karena, jika hanya menelan mentah-mentah informasi dari teman atau kerabat, dikhawatirkan yang memberikan informasi tersebut adalah salah satu pendukung salah satu calon.
“Intinya jangan asal menerima dari orang-orang yang ada di sekitar kita,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa pemilih pemula adalah salah satu ‘sasaran empuk’ bagi para oknum-oknum yang ingin mencari suara. Sehingga, ia selalu meminta kepada masyarakat agar bisa memahami visi-misi para calon tersebut.
“Harus ada riset dulu jangan hanya ditelan mentah-mentah apa yang dikatakan para calon, jika calon tersebut sudah pernah menjabat itu bisa dilihat seperti apa kinerjanya di masa jabatan calon tersebut,” tegasnya.
Tak hanya itu saja, ia juga mewanti-wanti terkait dengan politik uang (Money Politic). Di mana, jika ada salah satu oknum dari calon yang maju tersebut memberikan iming-iming uang, agar bisa segera melaporkan hal tersebut kepada pihaknya atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau. Pasalnya, hal itu tidak dibenarkan dalam Pemilu.
“Jika ada yang menjanjikan uang sudah pasti itu tidak dibenarkan,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia meminta kepada para pemilih pemula agar tetap cermat dalam memilih dan jangan sampai ada yang golput. “Golput juga tidak dianjurkan, jadi jangan sampai hal itu dilakukan,”.
Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau di tahun 2024 ,daftar pemilih tetap (DPT) di Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau mencapai 191.843 jiwa. Data tersebut dibagi yakni untuk pemilih laki-laki mencapai 103.100 dan pemilih wanita mencapai 88.743 jiwa yang ada di 13 kecamatan, 110 kampung dan 807 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk pemilih disabilitas mencapai 796 jiwa.
Diwartakan sebelumnya, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, terus menggelar sosialisasi untuk menekan angka Golput di Berau.
Menurut Kepala Kesbangpol Berau, Salim, sosialisasi kepada generasi milenial lebih digencarkan. Pasalnya pemahaman politik masih dianggap rendah bagi kaum milenial yang baru menginjak usia 17 tahun.
Dijelaskannya, penyebab angka golput cukup tinggi, karena masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik. Masyarakat dengan tipe seperti ini disebutnya tidak lagi peduli dengan urusan politik, bahkan tidak juga mencari tahu apa itu golput dan risiko jika memilih golput pada setiap pemilu.
“Ini yang harus dihilangkan, target angka pemilih itu 77 persen,” katanya.
Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik.
Sebaliknya, raihan suara yang meyakinkan, akan meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas seorang pemimpin daerah. Dengan dukungan politik yang cukup besar, maka bisa melaksanakan amanat dan janji politiknya dengan keyakinan tinggi.
Golput diterangkannya bukan hanya disebabkan keengganan untuk memilih. Namun juga bisa terjadi karena berbagai halangan, misalnya disabilitas. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran untuk memberikan akses yang layak bagi pemilih disabilitas.
“Sebab mereka pun adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih, yang dijamin oleh konstitusi,” katanya. (aky/arp)
Editor : uki-Berau Post