Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TAPD Kaltim Bantah Pangkas Pokir DPRD, Tegaskan Langkah Rasionalisasi Sesuai Aturan

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Sri Wahyuni
Sri Wahyuni

Advertisement

PROKAL.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan klarifikasi terkait polemik usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. TAPD menegaskan bahwa langkah yang diambil bukanlah pemangkasan sepihak, melainkan proses rasionalisasi agar usulan tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kapasitas fiskal provinsi.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa setiap usulan yang masuk dari DPRD tidak bisa langsung diakomodasi secara mentah. Terdapat tahapan teknokratis dan verifikasi mendalam yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim untuk memastikan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan.

Proses verifikasi tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana usulan masyarakat yang disampaikan melalui dewan sesuai dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Menurut Sri, langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, di mana pokir diposisikan sebagai pelengkap dalam perencanaan daerah, bukan daftar wajib yang harus diserap seluruhnya tanpa filter.

Advertisement

Selain kesesuaian narasi pembangunan, realitas kemampuan anggaran daerah juga menjadi faktor penentu. Keterbatasan dana menuntut pemerintah untuk menetapkan skala prioritas, sehingga setiap usulan harus melewati penyaringan ketat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak optimal bagi masyarakat luas.

Sri juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini merupakan intervensi politik dari kepala daerah. Ia menegaskan bahwa pembatasan atau penyesuaian jumlah usulan murni didasarkan pada ketaatan terhadap aturan main dalam penyusunan anggaran, bukan atas kehendak personal gubernur.

Terkait keluhan mengenai adanya pembatasan hingga hanya 25 usulan per anggota, Sri menyatakan bahwa angka tersebut belum bersifat final. Pemerintah Provinsi Kaltim masih membuka ruang dialog secara administratif, dengan catatan seluruh usulan tetap wajib melalui prosedur verifikasi yang berlaku sebelum ditetapkan dalam dokumen anggaran. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jabatan Dirut PT MMP Kaltim Dituding Tabrak Syarat Usia, Sekda dan Kabiro Ekonomi Bungkam

Jabatan Dirut PT MMP Kaltim Dituding Tabrak Syarat Usia, Sekda dan Kabiro Ekonomi Bungkam

Jabatan Dirut PT MMP Kaltim Dituding Tabrak Syarat Usia, Sekda dan Kabiro Ekonomi Bungkam SAMARINDA — Dugaan pelanggaran regulasi dalam pro

Dituding Gunakan Alibi Cacat Hukum demi Tabrak Aturan BUMD, Pansel dan Sekprov Kaltim Panen Sorotan

Dituding Gunakan Alibi Cacat Hukum demi Tabrak Aturan BUMD, Pansel dan Sekprov Kaltim Panen Sorotan

Dituding Gunakan Alibi Cacat Hukum demi Tabrak Aturan BUMD, Pansel dan Sekprov Kaltim Panen Sorotan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer