PORT MORESBY - Pemerintah Papua Nugini mengeluarkan status darurat (11/1). Penyebabnya adalah kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di ibu kota negara tersebut, Port Moresby pada Rabu (10/1) malam. Setidaknya 15 orang dinyatakan tewas. Darurat itu berlaku selama 14 hari kedepan.
’’Lebih dari seribu tentara disiagakan untuk mengatasi segala situasi yang mungkin timbul di masa depan, ujar Perdana Menteri Papua Nugini James Marape seperti dikutip Agence France-Presse.
Kekerasan meletus setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara menggelar aksi di depan gedung parlemen atas pemotongan gaji mereka secara sepihak. Gaji mereka kena pangkas lebih dari 50 persen tanpa alasan.
Merespon protes itu, Marape mengatakan terjadinya pemotongan gaji tersebut disebabkan kesalahan sistem di komputer. Gaji pegawai negeri yang terpotong mencapai lebih dari USD 100 (Rp 1,6 juta) per orang. Marape memastikan kesalahan administrasi akan diperbaiki pada pembayaran gaji bulan depan. Empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah penggajian diskors Marape selama 14 hari.
Namun jawaban ini tidak diterima oleh banyak pengunjuk rasa. Beberapa di antaranya memaksa masuk ke gedung parlemen. Mereka meyakini bahwa pemerintah telah menaikkan pajak penghasilan. Entah bagaimana kerusuhan akhirnya terjadi. Rekaman menunjukkan orang-orang membakar mobil di luar kompleks perdana menteri.
Tak cukup sampai di situ, penduduk di luar kota Port Moresby berdatangan dan menjarah. Mereka juga membakar toko-toko. Dalam beberapa jam, kerusuhan menyebar ke kota Lae, sekitar 300 kilometer di utara ibu kota. Warga sipil yang ikut dalam aksi ini diyakini dipicu oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan dan meroketnya harga barang. Muncul juga klaim bahwa beberapa polisi yang sebelumnya demo ikut dalam aksi kerusuhan dan penjarahan. (sha/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria