TENGGARONG–Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan utang pekerjaan dengan kontraktor tahun 2023 akan dilunasi Februari mendatang. Berdasarkan surat edaran, terdapat 395 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 51 miliar yang tidak sempat dicairkan 2023.
Ditambah 398 Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp 316 miliar. Sehingga total utang pemkab yang akan dilunasi bulan depan sekitar Rp 367 miliar.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono mengatakan telah menginstruksikan seluruh OPD untuk menginventarisasi kegiatan yang belum dibayar ke kontraktor. Juga, menyampaikannya ke Inspektorat terkait nama dan proses kegiatan. Pasalnya, utang tersebut segera dibayarkan mulai bulan depan secara bertahap.
"Saya sudah minta seluruh OPD melakukan inventarisasi. Insyaallah minggu ketiga bulan Februari target kami sudah selesai semua,” terang Sunggono.
Dia menyebut dari ratusan SP2D yang belum terbayarkan itu tergabung dari kegiatan fisik, pengawasan, dan perencanaan. Keterlambatan ini sendiri terjadi karena banyak faktor. Di antaranya, kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang ditetapkan.
Kemudian faktor cuaca di lapangan selama pengerjaan. Hingga kebutuhan material yang langka. "Material langka ini dikarenakan gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan kita ada beberapa kegiatan bersifat fisik banyak menggunakan material dari luar daerah, seperti batu palu," tukas Sunggono. (don/kri/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria