PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud angkat bicara terkait pergantian Direktur Utama dan jajaran komisaris Bankaltimtara atau BPD Kaltim-Kaltara. Rudy menegaskan proses pergantian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan bukan keputusan sepihak kepala daerah.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Mas’ud usai memimpin Morning Briefing di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (30/3/2026). Menurut Rudy, figur yang akan mengisi posisi strategis di Bankaltimtara harus memenuhi sejumlah kriteria utama, mulai dari profesionalisme, akuntabilitas, hingga kompetensi.
"Bankaltimtara atau dirutnya ataupun direksinya maupun komisarisnya itu pertama melalui pansel, panitia seleksi yang telah diumumkan. Semuanya orang boleh mendaftar, enggak ada masalah. Yang penting satu profesional, yang kedua akuntabel, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya mereka itu punya kompetensi," kata Rudy kepada wartawan.
Ia menekankan, Bankaltimtara bukan lembaga keuangan kecil sehingga pengelolaannya harus ditangani orang-orang yang benar-benar mumpuni. "Ini bicara tentang duit yang akan berkaitan dengan duit negara. Akan mempengaruhi secara nasional. Bankaltimtara ini bank besar loh, bukan bank kaleng-kaleng. Jadi orangnya harus betul-betul qualified," ujarnya.
Rudy juga menepis anggapan bahwa penentuan direksi dan komisaris dilakukan langsung oleh kepala daerah. Ia menyebut tahapan awal sepenuhnya berada di tangan panitia seleksi, lalu dilanjutkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Yang melaksanakan kegiatan untuk seleksi itu adalah panitia seleksi, bukan kepala daerah. Setelah ditetapkan oleh panitia seleksi dibawa ke OJK, nanti mereka yang menetapkan di situ. Setelah itu diserahkan kepada kita. Kita pilih nanti berdasarkan nilainya, kompetensinya mereka," tegasnya.
Saat ditanya wartawan mengenai alasan pergantian Dirut dan komisaris Bankaltimtara, Rudy akhirnya mengungkap dua faktor utama yang menjadi pertimbangan Pemprov Kaltim. Alasan pertama, kata dia, berkaitan dengan persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara. "Buka ke media malah nanti ribut lagi. Tapi oke lah. Pertama di Kalimantan Utara, di sana terjadi tindak-tindak pidana korupsi. Itu yang harus Anda bunyikan dong. Orangnya ditahan loh. Tahu berapa ratus miliar uang Bankaltimtara, punya rakyat Kalimantan Timur, hilang? Ratusan miliar. Masa mau dibiarin?" ujarnya.
Namun Rudy menegaskan, persoalan itu bukan satu-satunya alasan. Faktor kedua yang dinilai sangat serius adalah penurunan kinerja Bankaltimtara, khususnya dalam setoran dividen kepada Pemprov Kaltim. "Belum. Itu baru satu. Yang kedua kinerja kerja. Di 2024 dibandingkan 2025 turunnya untuk dividen daripada Kalimantan Timur ini kinerja kerjanya 32 persen," katanya.
Rudy menjelaskan, penurunan kinerja itu berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. Dalam APBD Kaltim, Pemprov sebelumnya memasukkan proyeksi dividen dari Bankaltimtara sebesar Rp338 miliar. Namun realisasi yang diterima jauh di bawah target, yakni hanya Rp191 miliar.
"Kita sudah masukkan di dalam APBD Kalimantan Timur dari Bankaltimtara itu sebanyak dividennya ya Rp338 miliar. Tetapi yang hanya bisa dapat hanya Rp191 miliar. Bagaimana mau kita pertahankan, kah?" ucapnya.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan karena adanya penurunan pendapatan.
"Hari ini seluruh kepala daerah tidak sesuai dengan target. Kalau disusun semuanya, maka APBD itu harus dirubah lagi di dalam APBD perubahan. Biasanya kalau APBD perubahan kalau bertambah, ini berkurang. Karena dari Rp338 miliar hanya menjadi Rp191 miliar," jelas Rudy. (*)
Editor : Indra Zakaria