TARAKAN – Pada 2018 lalu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hanya diraih tiga dari enam pemerintah daerah (pemda) di Kaltara, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan Pemkab Malinau. Tahun ini opini itu juga disematkan atas kinerja pengeloaan keuangan Pemkab Tana Tidung.
Laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, dua pemda mencatat raihan opini WTP lima kali berturut-turut, atau dalam istilah persepakbolaan ‘quintrick’, melesatkan lima gol dalam satu pertandingan. Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau.
Bupati Tana Tidung Dr. H. Undunsyah, M.H, M.Si, mengatakan kabupaten termuda yang dipimpinnya untuk periode kedua meraih WTP atas dorongan BPK Perwakilan Kaltara. Undunsyah menyatakan bahwa perolehan WTP juga merupakan kerja sama antar pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tana Tidung.
Perolehan WTP merupakan sebuah hal yang dinanti-nantikan, seperti perumpamaan siswa yang bersekolah, sudah semestinya harus naik kelas. Sehingga jika siswa yang dinyatakan tidak naik kelas, maka diasumsikan sebagai siswa yang tidak maju.
“Untuk mendapatkan WTP, kami raih dengan basah-basah dan berdarah-darah. Alhamdulillah. Maka itulah yang kami tarik beberapa tahun ini. Kami mencoba agar lebih baik yakni dengan meminta bantuan dan saran dari BPK. Kami tidak main-main, dengan sebuah kesungguhan, setiap saat komunikasi antara sekda, BPKAD, dengan BPK. Kami diberikan waktu dan ruang, kami bisa buktikan dengan perolehan WTP ini,” ujar Undunsyah dalam penyampaiannya usai penyerahan LHP atas LKPD Nunukan, Malinau dan Tana Tidung di Kantor BPK Perwakilan Kaltara di Jalan Pulau Irian, Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, kemarin (20/5).
Sementara Malinau meraih WTP lima kali berturut-turut. Kepada awak media, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si, mengucapkan terima kasih atas opini WTP yang terus menjadi motivasi bagi Malinau meningkatkan kualitas kerja.
“Sehingga apa yang diharapkan pemerintah, betul-betul terealisasi di masyarakat. Walaupun ini yang kelima kali untuk kami, tapi masih banyak kekurangan. Kalau dilihat dari temuan, walaupun kecil, tapi itu tetap sebuah kelemahan, kami tetap mengharapkan pembinaan, dorongan dan motivasi dari BPK Kaltara,” bebernya.
Perolehan WTP tersebut berdasarkan kerja sama yang baik antar-OPD. Sehingga pihaknya mengucapkan terima kasih juga kepada ketua DPRD Malinau yang telah bekerja maksimal sehingga opini WTP masih diraih Malinau.
Menurut Yansen, sebuah pengelolaan keuangan daerah pada umumnya akan menuju ke arah masa depan. Untuk itu, indikator seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, IPM dan sebagainya wajib diperhatikan dalam setiap kinerja daerah.
“Jadi lima kali yang diperoleh Malinau ini berarti ada sebuah harapan kami, bahwa pemerintah daerah benar-benar bisa merujuk kepada tujuan, yakni kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Yansen mengakui, marih opini WTP tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada banyak indikator yang harus dipahami, mulai dari keterbukaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang benar.
“Sehingga dengan demikian, tidak bisa semuanya menyederhanakan opini ini. Dalam perjalanan 5 tahun ini, dari tahun ke tahun mengalami perubahan, di mana hal-hal yang tidak diketahui, menjadi diketahui oleh pegawai. Nah, WTP itu menuju ke situ, yang kerja itu kan pegawai, bukan bupati. Nah, pegawai ini sudah mulai paham bagaimana mengelola keuangan,” jelasnya.
Melalui hal tersebut, Yansen menginginkan adanya perubahan dan pergeseran sosial di masyarakat. Dengan adanya WTP sebanyak 5 kali yang diraih Malinau, pihaknya menginginkan agar masyarakat lebih bekerja keras, sebab APBD merupakan pilar daerah. “Jadi dengan adanya keterbukaan oleh pemerintah daerah, harus disambut dengan keterbukaan masyarakat juga. Jangan menonton APBD, tapi harus merespon,” tuturnya.
Kepada pemerintah pusat, Yansen menginginkan adanya dukungan. Agar perolehan opini dapat menjadi sebuah motivasi.
Disinggung terkait insentif yang akan diperoleh Malinau karena berhasil mendapatkan 5 kali WTP, Yansen mengatakan adanya 4 indikator, yakni setop kemiskinan, tingkatkan gini rasio, tingkatkan lapangan kerja dan indeks pembangunan manusia (IPM). “Sehingga kemakmuran rakyat sebagai tujuan dari anggaran negara itu bisa tercapai. Saya pikir nanti di Malinau berapapun dikasih, tidak akan cukup karena wilayah terluas di Kaltara, spesifikasi persoalan juga luar biasa sehingga berapa pun dana akan berguna untuk kami walaupun tidak cukup,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan bahwa pemerintah dan DPRD Nunukan mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltara atas perolehan opini WTP terhadap Nunukan yang telah diraih selama 4 tahun. “Tentunya ini berkat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan seluruh lapisan masyarakat atas pendampingan BPK RI selama satu tahun penuh. Alhamdulillah,” katanya.
Asmin juga memohon kepada BPK Kaltara agar tetap mendampingi Pemkab Nunukan, dapat terus menerapkan tata kelola keuangan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip, transparan dan akuntabel.
PEMPROV BAKAL TERIMA INSENTIF
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Tentu momentum ini menjadi sejarah baru bagi provinsi ke-34 ini.
Itu disampaikan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, H. Harry Azhar Azis saat penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kaltara tahun anggaran 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa ke-3 Masa Persidangan II Tahun 2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (20/5).
Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, meskipun bukan merupakan prestasi, tapi meraih opini WTP lima kali secara berturut-turut itu merupakan hal yang luar biasa. “Opini WTP ini merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas penggunaan anggaran negara,” kata Irianto saat ditemui usai rapat paripurna tersebut.
Irianto menyebutkan, tidak banyak provinsi maupun kementerian/lembaga yang bisa meraih opini WTP lima kali berturut-turut. Oleh karena itu, Kaltara patut berbangga hati, karena sebagai provinsi baru dan termuda di Indonesia. “Ini perlu kita syukuri dan pertahankan secara terus menerus,” tuturnya.
Dijelaskannya, untuk meraih WTP ini, tentu harus berbekal pengalaman. Selain itu, juga perlu hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan staf di di daerah. “Terutama Inspektorat. Mereka ini didorong untuk bekerja penuh integritas, profesional, serta memiliki pengetahuan yang semakin jauh lebih baik,” sebut mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Termasuk juga tidak lepas dari kerja sama dengan sejumlah OPD terkait serta Sekprov Kaltara, H. Suriansyah. Tapi, tetap yang menjadi intinya di sini adalah leadership, seperti di pemerintahan itu juga menjadi kunci utamanya. Artinya, jika kepala daerah tidak memiliki komitmen, tentu semuanya akan jadi susah.
Disinggung mengenai insentif atas raihan opini WTP lima kali berturut-turut ini, ia mengatakan bahwa biasanya itu dapat. Sebab, yang lain-lain dulunya juga mendapat insentif atas raihan WTP lima kali secara bertutur-turut itu. “Kalau tidak salah, itu antara Rp 50 miliar hingga RP 70 miliar. Semogalah kita dapat,” sebutnya.
Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon mengharapkan opini WTP yang telah diraih sebanyak lima kali berturut-turut ini harus dipertahankan. “Raihan ini patut kita syukuri, karena tidak banyak daerah yang bisa meraih opini WTP ini secara berturut-turut selama lima kali. Terlebih kita ini merupakan daerah baru, tentu ini merupakan perolehan yang patut diapresiasi,” pungkasnya.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A mengatakan bahwa dirinya mengucapkan selamat kepada bupati dan wakil bupati serta ketua DPRD yang berhasil meraih penghargaan WTP di Kaltara.
Berdasarkan hasil komunikasi Harry bersama Presiden RI Joko Widodo, bahwa capaian WTP yang ada saat ini masih minimal. Pengelolaan keuangan negara di Kaltara telah berjalan dengan baik, komprehensif, yakni berhasil meraih dua dari tiga unsur yang diharapkan oleh konstitusi, seperti pengelolaan keuangan negara APBD dan APBN yang harus memenuhi 3 syarat, yakni terbuka untuk masyarakat, tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“UUD meminta bahwa masyarakat boleh meneliti, menganalisa dan menjadi bahan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan pemerintah atas apa yang belum dilaksanakan atau diwujudkan oleh pemerintah daerah,” bebernya.
Harry mengungkapkan bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki definisi kemakmuran rakyat, sehingga melalui hal tersebut dirinya menginginkan agar setiap bupati maupun pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara langsung kemakmuran rakyat yang dimaksud.
“Kami diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat, kami masih dalam proses itu. Kami akan memberikan pendapat kepada Presiden RI dan DPR, terkait wujud kemakmuran rakyat,” tuturnya.
Menurut Harry, yang termasuk dalam indikator kemakmuran rakyat, yakni kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan IPM. “Kalau bisa secara pribadi, bisa diterapkan. Karena pada dasarnya angka kemiskinan dari waktu ke waktu seharusnya menurun, jadi di mata orang seperti saya, kalau kemiskinan itu meningkat, maka pemimpin tersebut gagal, termasuk BPK Kaltara juga gagal dalam melakukan pendampingan dan kami gagal dalam mengarahkan seluruh perwakilan di bawah kewenangan kami. Untuk itu, beri waktu untuk dicek,” tegasnya.
Dari komunikasinya bersama Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, IPM Kaltara saat ini masih mencapai angka 69 persen. “Tapi dengan berkembangnya waktu, ukuran kemakmuran pun akan bertambah, ada indeks kebahagiaan, demokrasi, partisipasi masyarakat, maka semakin maju, semakin kompleks kebutuhan kita. Harapan saya, Kabupaten Malinau yang sudah 5 kali, pokoknya akan ada insentif dari pemerintah, Kabupaten Nunukan mohon dipertahankan kalau bisa 5 kali dan Tana Tidung baru pertama kali, jadi ini sudah sampai ke tingkat yang tertinggi di dalam porsi governance,” pungkasnya. (shy/iwk/lim)
Editor : anggri-Radar Tarakan