TANJUNG SELOR - Pendaftaran penjaringan bakal calon (balon) yang dilakukan sejumlah partai politik (parpol) mencatatkan sejumlah nama tokoh di Kaltara. Hingga waktu pendaftaran yang dibuka Partai Demokrat berakhir, tercatat empat nama.
Ada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mantan Wali Kota Tarakan dua periode Jusuf Serang Kasim, Wakil Gubernur Kaltara, Udin Hianggio dan Bupati Malinau Yansen TP.
Ketua Penjaringan balon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Partai Demokrat Kaltara, Yefta Berto menyampaikan, waktu pendaftaran berakhir pada Selasa (1/10). Ada empat nama yang mendaftarkan diri di Partai Demokrat. Proses selanjutnya pengembalian berkas dari Rabu (2/10) hingga Senin (14/10).
Pada proses pengembalian berkas, balon yang telah mendaftar harus menyerahkan sendiri ketika pengembalian formulir pendaftaran. Kemudian, pada 20 Oktober hingga 30 November balon yang mendaftar di DPD Partai Demokrat Kaltara melakukan pemaparan visi misi. Setelah itu, proses tahapan dari Tim Tujuh, Partai Demokrat Kaltara melakukan survei selama satu bulan.
“Sedangkan dari 15 Oktober hingga 19 Oktober waktu untuk perbaikan. Jadi tahapan setelah paparan tim internal melakukan survei selama 1 bulan. Pada Desember Tim Tujuh akan menyampaikan hasilnya ke DPD,” bebernya.
Sementara, Ketua Desk Penjaringan Pelamar Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Partai Gerindra Amir Zaroyan menyampaikan, waktu penjaringan dibuka sejak Senin (23/9). Dan hingga saat ini tiga nama tokoh politisi di Kaltara telah melamar. Pertama H. Irianto Lambrie, kedua H. Hafid Achmad dan ketiga H. Udin Hianggio.
DPD Gerindra Kaltara menyediakan waktu cukup panjang kepada pelamar. Sebab, sepekan sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menutup pendaftaran pelamar. “Panjang waktu juga untuk memberikan peluang. Belum ditentukan, last minute juga bisa. Karena tingkatan seleksi di DPP,” ucap Amir Zaroyan kepada Radar Tarakan, Selasa (1/10).
Sedangkan, untuk waktu pendaftaran pelamar di kabupaten/kota pihaknya belum menentukan. Kemungkinan, pekan depan akan dilaksanakan di kabupaten/kota. Kepada kader, ia juga berharap ada yang ikut berpartisipasi. Namun saat ini belum ada arahan dari DPP. “Sesuai arahan DPP. Kader sendiri juga harus melalui persyaratan yang ada,” singkatnya.
Ditemui usai mendaftarkan diri di Sekretariat Gerindra sekira pukul 12.10 WITA kemarin, H. Udin Hianggio menyampaikan, ia datang dan mendaftar langsung tanpa diwakilkan dan merupakan bentuk keseriusannya. Tercatat, saat ini sudah tiga partai yakni PDIP, Demokrat, Gerindra.
Ia mendaftarkan diri sebagai balon Gubernur Kaltara. Dikarenakan, sejumlah parpol sudah menyampaikan agar Wakil Gubernur Kaltara ini maju pada pilgub 2020 mendatang. “Ada sejumlah parpol yang menyampaikan hasratnya untuk saya maju di pilgub yang akan datang,” bebernya.
Disebutkan, parpol yang menginginkannya maju yakni, Partai Hanura Kaltara dan Partai PKS Kaltara. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu dengan Presiden PKS. “Waktu di Tarakan, Presiden PKS langsung yang menyampaikan,” katanya.
Ia menegaskan, keinginan majunya sebagai balon Gubernur Kaltara bukan karena motivasi jabatan dan kekuasaan. Namun, tujuan utama yang diinginkan yakni mendapatkan pemimpin yang peduli dengan kepentingan masyarakat Kaltara.
“Sekali lagi jabatan, kekuasaan itu bukan tujuan kita. Kita berharap pemilihan mendapatkan pemimpin yang peduli kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik,” harapnya.
Ia menegaskan, jika hasil survei nantinya tidak memungkinkan dirinya maju pilgub pasti akan diterima. Tetapi, dorongan partai yang menginginkan sosoknya maju tujuannya untuk menang. Tentunya, hasil kajian dan survei yang sudah dilakukan menjadi landasan. “Kalau memang hasil survei nantinya tidak memungkinkan maju, saya ikhlas dan rela,” ungkapnya.
Ditanya terkait siapa sosok yang akan mendampingi pada pilgub 2020 mendatang hingga saat ini belum ditentukan. Hanya saja, ia menginginkan kriteria pendampingnya yang memiliki visi dan misi membangun Kaltara.
“Kuncinya itu saja (kriteria balon wakil gubernur, Red). Partai menginginkan saya nomor satu. Usulan partai dan termasuk dari kita. Karena, parpol mendorong maju dan menghendaki saya nomor satu. Jika itu terwujud mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat kita wujudkan,” jelasnya.
Pengakuan Wakil Sekretaris Panitia penerimaan bakal calon Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bulungan, Darsita akan adanya biaya pengembalian formulir sebesar Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per kandidat, dinyatakan benar oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Muddain.
Kepada Radar Tarakan, Muddain mengungkapkan bahwa pihaknya memang sudah melakukan pembukaan penjaringan calon Gubernur Kaltara. Namun dirinya belum dapat memastikan tentang kader Partai Demokrat yang akan turut bertarung di pilkada 2020 mendatang.
“Kami berpatokan pada keinginan rakyat berdasarkan hasil survei. Apakah kami akan maju menjadi 01 atau 02, sampai sekarang kami belum menentukan sikap,” katanya saat ditemui Radar Tarakan dalam kegiatan kerjasama Wali Kota Tarakan dengan Dachan Group pada hari Minggu lalu, (29/9).
Kendati demikian, Muddain menyebutkan tentang satu kader Partai Demokrat yang dianggap layak untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Kaltara, yakni ketua DPD Partai Demokrat Kaltara, Yansen TP. Namun apakah Yansen akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, secara realistis pihaknya ingin rekomendasi Demokrat bersumber pada keinginan rakyat.
“Semacam apa? Keinginan rakyat sudah jelas bahwa kader yang direkomendasikan itu mendapat hasil rekomendasi minimal dari hasil survei politik yang dilakukan lembaga survei,” jelasnya.
Sementara itu, pria yang juga menjabat anggota DPRD Kaltara ini menegaskan akan keinginan partainya terhadap figur yang akan diusung. Nantinya akan ada tahapan wawancara untuk mendengarkan visi misi. Di antaranya keinginan Partai Demokrat adalah mencari figur yang memahami tentang Kalimantan Utara dari segala aspek.
“Jangan sampai tidak tahu kita memilih orang yang tidak paham bahwa Kalimantan Utara ini mempunyai letak geografis, juga negara kepulauan, juga bagian dari daerah perbatasan yang perlu perhatian khusus. Dan yang perlu diperhatikan bahwa Demokrat konsisten terhadap para pendiri, menghormati para mahasiswa, para pendiri untuk melahirkan UU 20 tahun 2012 berkaitan dengan lahirnya Provinsi Kaltara,” tegasnya.
Disinggung soal cost politik yang diterapkan Partai Demokrat saat figur mendaftar, Mudain tidak menampik. Namun, ia membantah kalau disebut mahar politik. Tapi lebih kepada biaya administrasi untuk menunjukkan keseriusan figur mendaftar di Partai Demokrat.
“Kita ketahui bersama bahwa berapa banyak formulir calon kepala daerah berhamburan di warung-warung kopi yang tidak jelas. Bahwa pertama dia harus punya komitmen, yang kedua memang punya keinginan untuk menjadi gubernur, bukan hanya numpang tenar, mengambil formulir, tidak pernah mengembalikan, bahkan tidak tahu isi formulir itu semacam apa,” ucapnya.
Namun, Mudain mengaku tidak tahu nominalnya. Ia hanya membeberkan bahwa biaya tersebut digunakan untuk membiayai keperluan tim seperti akomodasi dan transportasi karena berasal dari berbagai daerah di Kaltara. (akz/shy/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan