TANJUNG SELOR – Komunikasi secara intens wajib dibangun kembali antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan terhadap pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhub RI terkait perbaikan Pelabuhan Feri di Ancam, Kabupaten Bulungan yang roboh sejak 2017 lalu.
Demikian dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Bulungan, Markus Juk, menanggapi perihal tak kunjungnya ada perbaikan di pelabuhan tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini menilai pentingnya komunikasi. Pasalnya, diyakini dari komunikasi yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga. Termasuk, permasalahan perbaikan pelabuhan feri yang juga mangkrak sebelum dilakukannya proses serah terima tersebut.
“Tapi, di sini bukan pada perkara itu. Melainkan, bagaimana dengan terjalinnya komunikasi, hal itu dapat menjadi pengingat pemerintah di pusat. Yakni, ada pelabuhan yang dibangun megah tetapi mangkrak hingga rusak,” ungkapnya melalui sambungan telepon pribadinya kepada awak media ini, Minggu (23/8).
Lanjutnya, dengan semakin cepat dan tepatnya waktu komunikasi itu terjalin, bisa saja di tahun ini atau paling lambat di tahun depan perbaikan pelabuhan feri dengan anggaran Rp 5 miliar (sesuai hasil tinjauan Kemenhub RI sebelumnya) dapat terwujudkan. “Tetapi, di tahun ini memang dirasa cukup sulit. Mengingat, saat ini situasinya masih pandemi Covid-19. Sehingga anggaran banyak dialihkan ke covid guna menanggulanginya,” ujarnya.
Hanya, sekalipun diketahui di tahun ini minim akan adanya anggaran perbaikan itu dikucurkan ke daerah. Namun, setidaknya pemerintah daerah (pemda) dapat memastikan di tahun mendatang anggaran itu ada atau terjamin. “Jika tidak terjalin komunikasi, maka bisa saja anggaran perbaikan itu tertelan pada program lainnya. Tapi, harapannya tidak demikian,” harapnya.
Dikatakannya juga, sebagai wakil rakyat bahwa disadari penting adanya perbaikan pelabuhan feri itu. Pasalnya, dengan kondisi seperti saat ini, tentu tidak memungkinkan pelabuhan itu dapat digunakan dengan semestinya. Sebab, kerusakan yang ada itu tepat di mana kapal feri itu akan berlabuh.
“Tidak mungkin kondisi saat ini dipaksakan untuk difungsikan. Jalan satu-satunya yaitu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sembari pelan-pelan memperbaiki kerusakan pada infrastruktur lainnya,” tuturnya.
Dijelaskannya juga, perbaikan pelabuhan feri itu pun benar masih menjadi tanggung jawab pusat. Yaitu melalui APBN tidak pada posisi APBD. Di samping APBD saat ini di pemerintah tengah defisit dan tak memungkinkan untuk mengarah ke sana.
“Pelabuhan feri itu sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan, tak hanya di Bulungan, KTT dan Tarakan pun demikian. Jadi, harapannya memang pelabuhan itu dapat diperbaiki dengan segera,” tutupnya.
Sementara, Dishub Bulungan sebelumnya mengakui hal demikian. Yaitu perihal perbaikan infrastuktur di Pelabuhan Feri Ancam, Kabupaten Bulungan yang mengalami kerusakan hingga mangkrak tergantung Kemenhub RI.
Kepala Dishub Bulungan, Hasan Pemma pun memastikan terkait perbaikan pelabuhan tersebut ke depannya tetap akan terealisasi. Tak lain, ini melihat dari keseriusan Kemenhub RI sebelumnya yang telah menganggarkan Rp 5 miliar khusus perbaikan infrastrukturnya guna mengembalikan fungsi pelabuhan sebagaimana mestinya.
"Ya, jadi semua mengenai perbaikan itu dari pusat (Kemenhub RI). Tidak ada daerah yang menganggarkan ke sana (Pelabuhan Feri Ancam)," ungkapnya.
Kemenhub RI memang wajar jika turun langsung dalam menyikapi perbaikannya tersebut. Pasalnya, sejak awal pelabuhan itu belum ada proses serah terima ke pemerintah daerah. Sehingga Kemenhub RI yang lebih banyak memiliki tanggung jawab perbaikannya.
"Berbeda halnya jika dulu proses serah terima telah dilakukan. Tapi, perlu diketahui terkait pembangunan pelabuhan itu daerah ini masih status proyek Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Artinya, ini memang menjadi tanggung jawab pusat," ujarnya
Apalagi, tambahnya, mengenai masalah yang menjadi pemicu robohnya pelabuhan, pihaknya sebelumnya telah memberikan penjelasan ke Kemenhub RI. Dari penjelasaan itu diterima hingga menjadi dasar–dasar perbaikan pelabuhan yang diklaim mampu meningkatkan perekoniomian ke depannya.
"Penjelasan dari kami itu dianggap logis. Sehingga membuat pusat mau kembali melakukan perbaikannya. Ini tentunya menjadi kabar gembira tersendiri bila semua sudah terealisasi," jelasnya. (omg/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan