NUNUKAN - Setelah aksi demonstrasi pertama yang dilakukan pada Kamis (9/10) belum membuahkan hasil, Jumat (9/10) sekira pukul 10.15 WITA, aksi demonstrasi oleh mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan perwakilan buruh berlanjut di depan kantor DPRD Nunukan.
Pada demo kedua tersebut, sudah ada pernyataan sikap dari 2 fraksi DPRD Nunukan yakni dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. 3 fraksi lainnya, Fraksi Hanura, PDIP dan Golkar masih belum menyatakan sikap saat itu. Akibatnya mahasiswa masih akan terus malakukan aksi demontrasi sampai ada jawaban ikut menolak dari 3 fraksi yang masih bungkam.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Saleh mengatakan setelah melakukan rapat fraksi menghasilkan, setidaknya sudah ada 2 fraksi di DPRD Nunukan yang ikut menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Dalam pernyataan sikap itu, Saleh mengungkapkan DPRD Nunukan sejatinya menerima aspirasi masyarakat Nunukan yang diwakili seluruh elemen mahasiswa dan perwakilan buruh.
“DPRD Nunukan saat memahami keberatan atas penolakan mahasiswa dan buruh terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Dua fraksi di DPRD Nunukan yakni dari Fraksi Demokrat dan PKS menyatakan sikap juga menolak disahkannya UU Cipta Kerja tersebut,” ujar Saleh membacakan pernyataan pihaknya, Jumat (9/10).
DPRD Nunukan tentu akan mendorong agar perjuangan mahasiswa dan perwakilan buruh di Nunukan, disalurkan ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang ada. Selanjutnya DPRD Nunukan mengajak mahasiswa dan buruh Nunukan untuk terus berjuang melalui mekanisme demokrasi dan mengedepankan dialogis serta menjaga kondisi Nunukan tetap kondusif.
Dari Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat dengan 10 anggota DPRD Nunukan yang sudah menyatakan sikap ikut menolak, masih tersisa 3 fraksi yakni dari Fraksi Hanura, PDIP dan Golkar dengan 15 orang anggota yang belum menyatakan sikap.
Melalui orator mahasiswa dalam demonstrasi tersebut, Hardian Anugrah, menyebut jumlah anggota DPRD Nunukan yang berjumlah 25 orang, baru 10 orang yang menyatakan sikap.
“Artinya jika di dalam sistem demokrasi, aspirasi kami ini belum sampai, belum kami capai tujuan kami hadir menolak UU Omnibus Law,” ujar Hardian ketika diwawancarai, kemarin (9/10).
Dijelaskan Hardian, tujuan mahasiswa ke gedung DPRD Nunukan, hanya ingin melihat pandangan atau pemikiran apakah sejalan dengan pemikiran masyarakat yang dibawa mahasiswa.
Dengan sudah adanya pernyataan sikap tersebut, Hardian mewakili mahasiswa berterima kasih dengan pernyataan sikapnya. Namun Hardian memastikan, aksi demonstrasi tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai.
“Coba lihat di DPRD daerah lain, semua sudah menyatakan sikap, bahkan ada beberapa pemerintahnya yang sudah menyatakan sikap. Lantas bagaimana, apa sih pertimbangannya di DPRD Nunukan ini, masih ada juga yang belum menyatakan sikap,” tambah Hardian.
Hardian kembali bertanya, kepada fraksi yang belum menyatakan sikap, sebenarnya mereka berpihak kepada siapa, apakah berpihak kepada rakyat atau mungkin berpihak kepada pihak lain. Padahal anggota DPRD sendiri adalah perwakilan rakyat, sedangkan mahasiswa yang hadir menyuarakan suara rakyat. “Pokoknya sampai ada kata menolak, meski mereka tidak ada di tempat, kami akan coba terus dengan berbagai usaha setidaknya sampai mereka menyatakan sikap, baik itu melalui telepon atau pun melalui surat. Intinya ada bukti yang mengatakan bahwa mereka menolak,” tegas Hardian. (raw/lim)
Editor : anggri-Radar Tarakan