TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menjalankan program vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemutusan rantai penularan Covid-19 di provinsi termuda Indonesia ini.
Selain petugas kesehatan yang sudah divaksin, kemarin (16/3) sejumlah pelayan publik seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara serta seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara mulai divaksin.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengaku tidak ada dirasakan efek apa-apa dari suntik vaksin tersebut. Bahkan, Zainal mengaku saat jarum suntik itu ditusuk di lengan, nyaris tidak terasa.
"Rasanya lebih sakit digigit semut," ujar Zainal kepada Radar Kaltara usai divaksin, Selasa (16/3).
Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah tersebut, mantan Wakapolda Kaltara ini mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltara untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi ini untuk menjaga kekebalan tubuh.
"Mari kita sukseskan progam vaksinasi ini sesuai tahapannya. Soal keterbatasan jumlah vaksin, kita akan berusaha untuk mendapatkannya sesuai dengan kebutuhan Kaltara," katanya.
Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP juga mengaku hal yang sama. Setelah disuntik vaksin, ia tetap merasa biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang berarti untuk ditakuti secara berlebihan.
"Cuma perasaan kita saja, karena disuruh istirahat menunggu 30 menit dulu setelah disuntik vaksin, kan tentu kita menunggu-nunggu, ada nggak yang terjadi. Itu saja," tuturnya.
Oleh karena itu, mantan Bupati Malinau dua periode ini mengimbau masyarakat agar tidak perlu takut untuk divaksin. Karena hidup dan matinya seseorang itu urusan Tuhan, bukan manusia yang menentukan.
Melalui program vaksinasi ini, pemerintah sedang berupaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Tanah Air, khususnya di Kaltara. Setidaknya, dengan vaksin ini, rasa takut di masyarakat akan terpapar Covid-19 ini dapat menurun dan mengembalikan rasa percaya diri seseorang.
"Namun demikian, kita tetap harus menaati prosedur kesehatan, seperti wajib pakai masker dan lain sebagainya," tutur Yansen.
Artinya, bukan berarti orang yang sudah divaksin itu kebal dari virus. Sebab, orang yang sudah divaksin itu tetap masih bisa terpapar, tapi risiko kesakitan dan kematiannya kecil.
Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris juga mengatakan bahwa secara keseluruhan tidak ada dampak yang berarti dirasakan.
"Hanya agak sedikit keringatan di awal karena sempat ada keragu-raguan. Tapi setelah obat itu masuk, ternyata tidak ada rasa apa-apa," sebutnya.
Norhayati menegaskan, dari legislatif sangat mendukung program vaksinasi ini. Hanya saja ada beberapa orang yang belum divaksin karena beberapa alasan, di antaranya tekanan darahnya tinggi dan belum tiga bulan sembuh dari paparan Covid-19.
"Pastinya, kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kaltara. Kepada masyarakat yakinlah vaksinasi ini aman dan halal. Intinya saya ingin sehat dan ingin sukseskan program vaksinasi pemerintah ini," pungkasnya.
PEMPROV ANTISIPASI VAKSIN PALSU
Terkaitisu beredarnya vaksin Covid-19 palsu menjadi perhatian khusus semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam hal ini, upaya antisipasi masuknya vaksin palsu itu ke provinsi termuda Indonesia ini juga dilakukan pemerintah daerah setempat. Salah satunya dengan mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dan jeli melihat kondisi yang ada.
Wakil Gubernur (Wabub) Kaltara, Yansen TP mengatakan, sejauh ini pihaknya tetap terus melakukan pengetatan pengawasan terhadap hal-hal buruk yang dimungkinkan bisa terjadi, salah satunya mengantisipasi masuknya vaksin palsu ke provinsi ke-34 ini.
"Yang jelas, vaksin palsu itu pasti tak prosedural. Misalnya dia ada dengan tiba-tiba, seperti ada orang yang datang mengatakan bahwa ada vaksin murah dan sebagainya, itu pasti tidak benar," ujarnya kepada Radar Kaltara, Selasa (16/3).
Mantan Bupati Malinau dua periode ini mengatakan, vaksin yang legal pasti ada prosedur atau mekanismenya. Minimal jika masuk ke provinsi hingga ke daerah tingkat bawah, pasti selalu ada pengawalan yang dilakukan dari pihak pengamanan.
"Makanya saya katakan, jika ada ketemu yang bawa vaksin dengan penjelasan macam-macam dan mengatakan harganya murah. Jangan percaya! Karena di situ perbedaannya," jelas Yansen.
Jika ditemukan hal seperti itu, segera laporkan. Karena pada dasarnya vaksin itu mahal dan tidak sembarang pendistribusiannya ke daerah. Jadi tidak mungkin tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dapat dipercaya mendistribusikan vaksin ini.
"Intinya, jangan percaya dengan kata-kata orang yang tidak jelas. Pastikan dulu kebenarannya," tegas Yansen.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris. Persoalan vaksin palsu ini harus diantisipasi agar ke depan tidak masuk ke Kaltara.
"Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam memberikan vaksin ke masyarakat dan dan menerima vaksin dari pusat," imbuhnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, jangan sampai karena kelengahan membuat permasalahan baru di Kaltara ini.
"Tapi saya yakin dan percaya apa yang dibuat Pemprov Kaltara sudah memikirkan dampak-dampaknya. Intinya pemerintah harus menempuh jalur sesuai prosedur untuk mendapatkan vaksin ini," pungkasnya. (iwk/ana)
Editor : anggri-Radar Tarakan