TANJUNG SELOR - Otoritas di Tiongkok dan Afrika Selatan beberapa waktu lalu melaporkan adanya sindikat pemalsu vaksin virus Corona merk Sinovac.
Atas itu Bupati Bulungan Syarwani berpendapat perlu kehati-hatian menanggapinya. “Saya percayakan sepenuhnya kepada tenaga medis di Bulungan. Saya juga tidak bisa memastikan. Vaksin tersebut asli atau palsu karena bukan kapasitas saya,” ujarnya, Selasa (9/3).
Syarwani optimistis vaksin yang diberikan pemerintah aman. “Saya yakin itu. Apalagi pemberian vaksin gelombang pertama dan hari ini (kemarin, Red) di Pemkab Bulungan pemberian vaksin tahap dua,” terang Syarwani.
Vaksin yang diedarkan pemerintah ke daerah dalam program vaksinasi nasional, ia pastikan telah melalui prosedur produksi dan distribusi secara ketat.
“Artinya itu sudah safety dari kerangka pemerintah. Kita tidak punya kapasitas mengorder vaksin dari tempat dan merek lain. Semua ini gerakan nasional. Jika Sinovac yang dikirimkan Presiden Jokowi ke Bulungan ya Sinovac-nya kita terima,” tutur Syarwani.
“Dan itu kita pastikan ada garansi aman karena sudah diproteksi pemerintah yang jamin, bahwa vaksin itu aman. Pengadaannya juga tentu dalam satu pintu dan tidak boleh sembarangan,” ungkap Syarwani.
Terlepas dari vaksinasi yang sudah terlaksana, di tahun ini juga refocusing anggaran kembali dilakukan untuk penanganan Covid-19. Baik dari bidang kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial maupun ketahanan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terpaksa kembali melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 17 miliar. Anggaran itu akan difokuskan untuk penanganan Covid-19.
“Khusus refocusing dana umum kurang lebih hampir Rp 17 miliar. Sementara dari dana desa kurang lebih 8 persen,” ungkap Syarwani.
Refocusing anggaran itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
“Aturan itu termasuk penguatan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro. PPKM mikro sebagai kebijakan secara nasional, melalui penganggaran dana desa,” bebernya.
PPKM mikro merupakan penguatan di sektor hulu, sebagai sarana pencegahannya. Akan dilaksanakan melalui kebijakan pemerintahan di tingkat desa. “Bisa berupa pendirian posko di setiap desa. Apalagi desa yang memang berbatasan langsung antar kabupaten di Bulungan, seperti Sekatak itu sangat kita butuhkan,” ujarnya.
Menurut Syarwani, ini bukan merupakan program baru. Tetapi, program yang tinggal dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa. (*/nnf/fai/mua/uno)
Editor : uki-Berau Post