TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, memiliki rencana besar tahun ini. yaitu pembangunan pusat pemerintahan (Puspem). Lokasi yang direncanakan, ada di titik nol KTT atau masyarakat setempat menyebutnya Bundaran.
Jika tidak ada aral melintang, pemerintah daerah setempat merencanakan pada bulan juni tahun ini akan dilakukan peletakan batu pertama. Mega proyek ini, sesuai hitungan mentah, akan menelan anggaran sebesar sekitar 95 miliar.
Dengan kalkulasi sementara, pematangan lahan kantor DPRD dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 36 miliar. Desain pembangunan kantor bupati akan didesain tiga gedung. Kalau tidak salah pembangunan sampai tuntas, akan menelan anggaran sekitar Rp 95 miliar.
“Insyaallah, mudah-mudahan tahun ini kalau tidak ada halangan akan dilakukan peletakan batu pertama, pada Juni tahun 2022,” ungkap Bupati KTT, Ibrahim Ali, baru-baru ini.
Karena anggaran pemerintah daerah minim, maka akan di alokasikan sampai dengan tahun 2024. Itupun, belum mencukupi. Sesuai hitung-hitungan sampai 2024 saja kalau mengandalkan APBD baru mencapai Rp 69 miliar.
“Sekema penganggaran akan mengunakan sekema tahun jamak atau multiyears,” bebernya.
Bupati menerangkan, bahwa kalau berkaca ke jangka panjang, prospek pembangunan nantinya bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi ada peradaban baru di sana (puspem red). Puspem tersebut bakal di bangun dengan luas lahan sekitar 45 hektare.
“Saya berharap pusat pemerintahan ini, akan menjadi pilot projet percontohan di Kaltara. Dari tata ruang dan konsep desainya, sehingga ini tidak perlu terburu-buru. Ini perlu direncanakan dengan matang, supaya bisa bermanfaat dalam jangka panjang,” sebutnya.
Target peletakan batu pertama, sebelumnya di rencanakan pada maret 2022. Ini dimajukan dengan melihat proses panjang yang harus dilalui. Namun sampai tahapan saat ini terbilang progresnya luar biasa.
Kepada media ini, Ibrahim menjelaskan, pada 30 September 2021, pemkab KTT mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemudian, pada 13 November 2021, Bupati menerima SK adendum PT Adindo. Dari 181,843 ribu hektare, di adendum menjadi 181,400 ribu lebih hektare. Status lahan tersebut, adalah Hutan Produksi (HP),dan statusnya masih Hak Guna Usaha (HGU) PT Adindo.
Maka, yang dilakukan oleh pemerintah adalah meminta permohonan status lahan tersebut dari HP diturunkan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK). Jadi ini yang diubah terlebih dahulu untuk diturunkan gradenya. Lalu, pada 24 Februari lalu, Menteri KLHK telah menandatangani status kawasan puspem sudah menjadi HPK.
“Jadi, kita belum bisa masuk tahapan pengerjaan, karena harus dituntaskan duluh, menjadi Areal Pengunaan Lain (APL). Nah, ini kita menunggu lagi harus ada tim terpadu (timdu) yang turun. Kita telah berkoordinasi dengan Wamen untuk sekiranya ini bisa segera kelar, mengingat ini untuk kepentingan masyarakat umum,” tambah Bupati.
Mengapa ini perlu digenjaot, ketika direalisasikan menjadi kebanggan masyarakat. Bukan menjadi rahasia umum lagi, 14 tahun usia KTT belum memiliki puspem yang representatif dan aset sebesar itu. Kalau lahannya sudah status APL maka pemerintah akan melepas urusan dengan KLHK, terus dilanjautkan dengan kementrian ATR BPN.
Sebelum itu, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di lokasi pembangunan puspem. Demi berjalannya rencana ini, Ibrahuim meminta kepala desa se-KTT mengawal itu. Sebelum dilakukan pengerjan ada tahapan dispensasi lahan dari HPK ke APL(mts)
Editor : uki-Berau Post