Penyelundupan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal kembali digagalkan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bersama Satgas Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI berhasil membongkar upaya pengiriman puluhan WNI secara ilegal ke Malaysia melalui jalur perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara.
Menariknya, ini merupakan pengungkapan kesekian kalinya. Menurut BP3MI Kaltara, banyak di antara CPMI ilegal berkali-kali diamankan petugas. Bahkan ada yang enam kali tertangkap dalam kasus serupa.
Meski berkali-kali digagalkan, individu tersebut tetap nekat kembali mencoba peruntungan masuk ke Malaysia secara ilegal. “Kami sudah sangat mengenal beberapa di antara mereka. Ada yang tertangkap enam kali, tetap kembali karena tergiur janji gaji besar.
Ini menunjukkan betapa masif dan terorganisirnya jaringan penyelundupan ini,” kata Admin BP3MI Kalimantan Utara, Usman Affan, Dalam konferensi pers di Stasiun Bakamla RI Tarakan pada Jumat (16/5).
Menurut Usman, banyak CPMI tergoda janji manis dengan iming-iming gaji hingga Rp15 juta per bulan untuk bekerja di Malaysia. Namun, sesampainya di sana, mereka justru sering menjadi korban eksploitasi oleh cukong dan majikan yang tak membayar sesuai standar.
“Malaysia memang terbuka terhadap tenaga kerja migran, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas perlindungan sosial dan hukum.
Banyak dari mereka justru terlibat kasus hukum seperti narkoba. Ini tanggung jawab negara untuk melindungi warganya,” tegas Usman. Ia menambahkan, Kalimantan Utara menjadi jalur pelintasan favorit para pelaku. Titik-titik keberangkatan menyebar di Nunukan, Tarakan, Malinau, Tana Tidung, hingga jalur Tanjung Selor-Berau yang menembus ke Serawak.
Modus yang digunakan pun bervariasi, mulai dari penggunaan paspor wisata hingga penampungan di rumah-rumah singgah sebelum diberangkatkan ke Sebatik dan selanjutnya ke Tawau, Malaysia.
“Sementara para korban, selama berada di shelter BP3MI, mereka kami berikan layanan dasar, seperti makanan dan kesehatan. Tapi solusi terbaik tetap memulangkan mereka dan memberikan edukasi,” jelasnya.
BP3MI mengaku masih terkendala dalam sumber daya dan kewenangan. Untuk melakukan razia dan sweeping, mereka harus didampingi aparat. Tidak sedikit pula CPMI yang membawa dokumen resmi, tetapi menyalahgunakannya untuk bekerja.
“Mereka ini umumnya bekerja di sektor perkebunan sebagai buruh kasar. Banyak yang direkrut sejak usia muda, bahkan beberapa diarahkan untuk menjebak petugas. Majikan di sana paling senang karena bisa bayar murah dan tak bertanggung jawab,” ungkap Usman.
Dalam pengungkapan terbaru, aparat berhasil mengamankan sekitar 17 CPMI illegal, delapan dalam penelusuran.
Sementara itu, pelaku dan koordinator utama penyelundupan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Operasi ini merupakan kolaborasi lintas instansi di bawah koordinasi Kemenkopolkam dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Direktur Operasi Laut Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI, Laksamana Pertama TNI Octavianus Budi Susanto mengungkapkan bahwa pihaknya tak hanya menemukan kasus perdagangan orang (TPPO), tetapi juga penyelundupan barang bekas atau balpres. “Semua bentuk penyelundupan kami tindak. Operasi ini fokus pada perlindungan masyarakat dari eksploitasi dan ancaman hukum di luar negeri,” tagas Octavianus. (lim)
Editor : Indra Zakaria