Soal Cetak Sawah Baru di Kalsel, Tanah Bumbu Yakin, HST Bilang Masih Realistis

“Kami berkomitmen untuk mengembangkan lahan pertanian dengan memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan petani. Dengan bantuan dari Kementerian Pertanian, kami optimis Tapin dapat berkontribusi lebih besar dalam mencapai swasembada pangan,” ungkap Pj Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin.

Sekda Kabupaten Banjar, M Hilman juga yakin target yang dicanangkan pemerintah pusat itu tentu sudah berdasarkan analisis dari data, informasi dan kondisi terkini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar pada tahun 2023, total luas lahan pertanian yang digarap petani di Bumi Barakat ini tercatat sebanyak 58.095 hektare.

Hilman mengatakan itu adalah akumulasi seluruh data luas persawahan di Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Terbesar adalah tipe sawah yang menggunakan rawa pasang surut dan rawa lebak. “Untuk total luas tanam padi Kabupaten Banjar pada tahun 2023, mencapai 56.701 hektare,” ungkapnya, Minggu (10/11) malam. 

Menurutnya, jumlah itu sudah jauh lebih meningkat dibandingkan tahun 2019, mencapai 50.795 Ha. Potensi penggunaan irigasi dengan tata kelola air yang baik membuat sebagian petani bisa melakukan tanam 2 kali dalam satu tahun. Pola seperti ini diterapkan para petani di tiga kecamatan, yaitu Martapura Barat mencapai 3.266 Ha, Sei Tabuk 1.914 Ha, dan Martapura 35 Ha.

Peningkatan jumlah luasan pertanian di Kabupaten Banjar ini diakuinya jadi modal untuk mencetak sawah seluas 26.103 hektare dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan juga ditegaskan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar dalam Rapat Koordinasi Bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, Senin (4/11).

Zairullah menyatakan Tanah Bumbu siap mendukung program tersebut. Zairullah juga menandatangani komitmen bersama antara Pemakb Tanah Bumbu dan Kementerian Pertanian RI.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tanah Bumbu, Hairuddin mengatakan Tanah Bumbu terus berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi padi dan pembangunan infrastruktur. “Serta penyediaan sarana prasarana dan irigasi yang didukung APBD dan APBN,” ucapnya.

Hairuddin mengatakan bahwa pemerintah daerah juga mendorong regenerasi petani dan minat generasi muda di sektor pertanian, serta telah menetapkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pangan.

Selain tambang, Tanah Bumbu juga dikenal sebagai daerah agraris. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menyumbang 11,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2023.

Pertanian adalah kontribusi tertinggi kedua setelah pertambangan, yang mencapai 49,88 persen. BPS juga menyebut bahwa lebih dari 40 persen penduduk Tanah Bumbu bergantung pada sektor ini. Luas lahan pertanian sendiri mencakup lebih dari 30 persen wilayah kabupaten.

Namun, pada 2023, pertumbuhan PDRB sektor pertanian justru menjadi yang terendah, hanya 1,1 persen. Angka ini merupakan gabungan dari sektor kehutanan dan perikanan. Perlambatan ini menandakan potensi sektor tersebut yang belum berkembang optimal.

Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian ini berisiko menghambat peningkatan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan risiko kemiskinan bagi penduduk yang bergantung pada sektor ini. Jika terus berlanjut, rendahnya pendapatan di sektor pertanian berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi di Tanah Bumbu.

Kabid Penyuluhan Sarana dan Prasarana DKPP Tanah Bumbu, Erwin Novikar menyebut bahwa Pemkab Tanah Bumbu mengusulkan 2.286 hektare lahan sawah untuk program cetak sawah. Usulan pertama seluas 1.568 hektare. Sebagian besar lahannya berada di Kecamatan Kusan Tengah yang telah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan oleh Pemkab Tanah Bumbu.

Kusan Tengah sendiri diusulkan sebagai sentra cetak sawah. Sebab, wilayah ini memiliki akses ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Kusan. Akses air yang baik dari DAS Kusan dapat membantu menjaga produktivitas sawah. DAS Kusan juga terhubung ke Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Hulu.

“Sisanya tersebar di Batulicin, sebagian Simpang Empat, dan Satui,” ujar Erwin, Selasa (5/11). Setelah ada permintaan tambahan lahan, Pemkab Tanah Bumbu mengajukan usulan kedua seluas 718 hektare, yang mencakup wilayah Sungai Loban, Karang Bintang, Kuranji, dan Teluk Kepayang. “Total usulan menjadi 2.286 hektare,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa usulan ini akan diverifikasi oleh Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalsel untuk memastikan kesesuaian lahan. Ia menyatakan bahwa program cetak sawah ini akan dibiayai oleh APBN dengan skema pengelolaan swakelola.

Namun, detail teknis pelaksanaan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. “Kami belum tahu siapa yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, apakah pemerintah daerah, universitas, atau kelompok tani,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah (HST), Budi Satria Tanjung menganggap program cetak sawah di HST sangat realistis. Mengingat di HST masih banyak wilayah yang bisa dimanfaatkan. "Pelaksanaan program ini disasar kepada Brigade Pangan yang terdiri dari para petani milenial sebagai pelaksana utamanya," ungkapnya.

Budi Satria Tanjung juga menegaskan pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk program CSR ini. Menurutnya, semua program mencetak sawah akan dibiayai APBN. "HST tidak ada mengalokasikan anggaran untuk kegiatan cetak sawah ini. Karena program ini adalah kegiatan dari kementerian yang dana bersumber dari APBN," ungkapnya. Luas persawahan yang ada di HST pada tahun 2024, mencapai 25.571 Ha. Pihaknya optimis bisa mengejar target cetak sawah 23.611 Ha. "Untuk target bisa saja tercapai. Namun kita masih bergantung kepada iklim dan cuaca," tambahnya. (*)