"Sekarang ini progres peningkatan infrastruktur jalan sudah mencapai 50 persen. Saya sudah memerintahkan Kepala Dinas PU mengenai kebijakan adendum untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang ada," ungkapnya.

Sejumlah proyek pembangunan fisik belum tuntas. Untuk itu, Pemkab Bulungan memberikan kebijakan perpanjangan waktu atau adendum. Bupati Bulungan, Syarwani mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang mendapatkan kebijakan adendum telah rampung.
"Secara keseluruhan, progresnya sudah mencapai 90 persen," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (6/3). Namun, Pemda Bulungan masih memfokuskan pada pekerjaan fisik yang masih harus diselesaikan, seperti peningkatan infrastruktur jalan di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Bulungan.
Pemda Bulungan, menargetkan agar pekerjaan tersebut bisa rampung pada bulan ini sehingga infrastruktur jalan dapat segera berfungsi dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat beberapa kendala, seperti cuaca buruk dan distribusi material ke lokasi.
"Tetapi, saya sudah meminta Kepala Dinas PU untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama masa berlaku kebijakan adendum," bebernya
Dijelaskan, kebijakan adendum diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik agar dapat berfungsi dengan baik dan cepat. Syarwani menegaskan bahwa tidak boleh ada pekerjaan yang dihentikan sementara hanya karena tersisa beberapa persen.
"Jangan sampai progres 5 persen dari total pekerjaan. Hal ini dapat dikejar dengan kebijakan adendum yang ada. Dengan demikian, sisa pekerjaan tersebut tidak akan menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya," ujarnya.
Meskipun begitu, Pemda Bulungan perlu memastikan bahwa kebijakan adendum tidak menjadi alasan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak optimal. Selain itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan adendum agar tidak mengganggu kinerja instansi yang bersangkutan.
"Pertimbangan pertama adalah mengevaluasi kembali alasan mengapa proyek tersebut memerlukan kebijakan adendum. Apakah ada faktor eksternal seperti cuaca buruk atau faktor internal seperti masalah manajemen proyek yang merupakan penyebab dari keterlambatan tersebut. Evaluasi yang baik akan membantu pemda memastikan kebijakan adendum yang dikeluarkan akan membantu menyelesaikan pekerjaan," ungkapnya.
Selain itu, Pemda Bulungan akan memastikan bahwa implementasi kebijakan adendum mengikutsertakan pihak yang terlibat langsung dalam proyek tersebut, mulai dari kontraktor hingga pengawas proyek. Melibatkan pihak tersebut akan membantu menemukan solusi dan meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat kebijakan adendum tersebut.
"Pemda Bulungan juga memastikan bahwa kebijakan adendum yang dikeluarkan selalu berdasarkan pertimbangan dan perhitungan matang. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian yang mungkin terjadi akibat kebijakan adendum yang tidak dibuat dengan benar," pungkasnya. (jai/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




