Bulungan Siap Sokong IKN, Potensi 50 Ribu Hektare Lahan Pangan Menanti Sentuhan Investor

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan posisinya sebagai garda terdepan penyangga ketahanan pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan modal lahan potensial seluas 50 ribu hektare (ha), daerah ini optimistis mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ibu kota baru, meski diakui pengelolaannya saat ini belum berjalan maksimal.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan bahwa penetapan kawasan pangan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, luasnya lahan yang tersedia belum berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.

“Dulu kita sudah ditetapkan sebagai kawasan pangan sekitar 50 ribu hektare. Itu sudah ada sejak zaman Presiden SBY,” ujar Syarwani.

Sejauh ini, sejumlah investor besar seperti PT Solaria dan PT Sang Hyang Seri dikabarkan sempat melirik potensi tersebut. Sayangnya, Syarwani membeberkan bahwa hingga detik ini kegiatan investasi tersebut belum menunjukkan progres yang signifikan. Hadirnya IKN di Kalimantan Timur pun dianggap sebagai momentum emas untuk menghidupkan kembali kawasan strategis tersebut.

Bagi Pemkab Bulungan, isu ketahanan pangan bukan sekadar ketersediaan komoditas, melainkan peluang strategis untuk mengambil peran nasional. Ketersediaan lahan yang memadai menjadi bukti autentik bahwa Bulungan merupakan mitra paling siap bagi pembangunan ibu kota baru dari sektor agrikultur.

Di sisi lain, Syarwani tidak menampik adanya tantangan besar dalam memulai pengembangan secara konkret. Fokus pemerintah daerah kini mulai bergeser, tidak hanya pada peningkatan produksi mentah, tetapi juga mendorong hilirisasi sektor pangan.

"Ini berkaitan dengan bagaimana kita memulai dan memastikan hilirisasi pangan bisa berjalan di daerah. Kalau hilirisasi bisa kita dorong, maka manfaat ekonomi akan lebih besar bagi masyarakat," tutupnya.

Dengan dorongan pada sektor pengolahan, Bulungan berharap hasil bumi mereka tidak hanya keluar sebagai bahan baku, tetapi memiliki nilai tambah yang mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal sekaligus mengamankan pasokan pangan IKN secara berkelanjutan. (*)