Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Abadi menilai banyaknya program pembangunan pasar yang tidak fungsional ini mengakibatkan anggaran terbuang secara sia-sia. Kegagalan ini disinyalir karena perencanaan yang asal-asalan dari dinas teknis yang membidanginya.
Bangunan pasar yang terbengkalai terdapat di wilayah Kecamatan Kotabesi, Mentaya Hulu, Telawang, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Kecamatan Telaga Antang. “Saya kira ini perlu ditelusuri lebih mendalam terkait dengan program pembangunan pasar di Kotim dan informasinya pasar-pasar yang tidak fungsional masih banyak lagi. Perlu dipertanyakan perencanaan awal sehingga jadi mubazir dan buang-buang anggaran saja,” kata Muhammad Abadi.
Politikus yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan ini menilai, perencanaan yang tidak matang dan asal-asalan diduga kuat menjadi biang penyebab mangkraknya sejumlah bangunan pasar. “Kalau hanya satu atau dua pasar yang tidak fungsional, itu wajar. Di Kotim ini cukup banyak dan ini berjalan sudah sejak lama. Artinya kita ini tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu sehingga anggaran yang digunakan terbuang begitu saja,” ujar dia.
Ketika ditanya bagaimana bisa lolos dalam proses penganggaran di DPRD, Abadi mengatakan legislator tidak sampai kepada hal spesifik untuk membahas program itu lebih jauh. Dewan melihat dokumen rencana kerja anggaran dinas hanya secara garis besar. Dewan tidak sampai menanyakan proses perencanaan hingga out put. “Kami tidak sampai hal mendetail seperti itu, karena yang dibahas itu banyak. Ini juga jadi pelajaran kedepannya bagi kami di lembaga untuk selektif dan mencermati usulan-usulan sehingga tidak terjadi kasus serupa berulang,” kata dia.
Dia berharap hal serupa jangan sampai terulang, apalagi kondisi anggaran sangat terbatas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan seleksi ketat. ”Perlu dijadikan catatan untuk TAPD Kotim urusan-urusan mangkrak ini jangan sampai terus terulang. Untuk meloloskan satu proyek itu perlu mengorbankan program lainnya yang tidak kalah urgensinya,” tegas Abadi.
Sebelumnya, Ketua Umum Fordayak Kotim Audy Valent mendorong aparat penegak hukum mengusut masalah tersebut karena proyek yang terkesan diabaikan ini hampir terjadi di setiap kecamatan yang ada di Bumi Habaring Hurung. ”Sangat disayangkan adanya bangunan yang terbengkalai. Coba dihitung, berapa banyak sudah anggaran yang digunakan? Namun bangunannya tidak terpakai hingga terbengkalai,” kata Audy Valent. (ang/yit)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
