KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat mendesak percepatan digitalisasi pajak daerah guna menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa, 13 April 2026, saat pembacaan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025.
Juru bicara DPRD, Muhammad Syamsuri, menyatakan bahwa optimalisasi PAD penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hingga 2025, kontribusi PAD tercatat sebesar 27 persen dari total pendapatan daerah Rp1,65 triliun, yang dinilai masih rendah.
DPRD juga menyoroti realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 66,10 persen dari target, sehingga terdapat kekurangan sebesar 33,9 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
Menurut DPRD, ketidakoptimalan pengelolaan pajak daerah berpotensi menurunkan indeks kemandirian fiskal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Selain itu, kondisi tersebut juga berisiko mengurangi insentif transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer justru mencapai 100,70 persen atau sekitar Rp1,204 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah untuk melakukan restrukturisasi dan percepatan digitalisasi PAD.
Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir setiap tahun, melakukan rekonsiliasi secara tepat, serta mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah secara berkala guna mencapai target PAD secara optimal. (sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
