Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkab Kotim Lakukan Efisiensi dan Penyesuaian Anggaran Daerah

 
SAMPIT — Gelombang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai memberikan tekanan signifikan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Lonjakan biaya operasional serta meningkatnya harga barang dan jasa akibat biaya distribusi yang membengkak memaksa pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penyesuaian strategis guna menjaga stabilitas pembangunan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, mengungkapkan bahwa dinamika harga energi ini secara otomatis mengubah proyeksi pengeluaran di berbagai sektor. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya harus segera dikalibrasi ulang agar tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. “Perencanaan pembangunan daerah otomatis akan menyesuaikan dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini,” ujar Umar Kaderi pada Senin (20/4/2026).

Umar menjelaskan bahwa pagu anggaran yang semula menjadi acuan awal kini perlu ditinjau kembali karena biaya-biaya di lapangan sudah tidak lagi sama. Penyesuaian ini dianggap krusial agar program-program pembangunan tidak terhenti di tengah jalan akibat kekurangan pendanaan operasional. “Pagu anggaran yang sudah kita susun sebelumnya akan mengikuti kondisi sekarang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian,” terangnya.

Sebagai respons cepat untuk menekan defisit, Pemkab Kotim kini mulai menerapkan kebijakan efisiensi belanja secara ketat. Salah satu poin utamanya adalah pemangkasan frekuensi perjalanan dinas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat komponen biaya perjalanan sangat bergantung pada fluktuasi harga BBM. “Perjalanan dinas pasti kita kurangi. Ini bagian dari efisiensi sekaligus dampak dari kenaikan harga BBM,” tegas Umar.

Kebijakan pembatasan pengeluaran ini telah mulai disosialisasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten. Meski sementara ini penyampaian masih dilakukan secara lisan, Umar menekankan bahwa seluruh instansi harus memiliki prinsip yang sama dalam menekan pengeluaran. “Sudah kita sampaikan kepada OPD, walaupun belum tertulis. Namun prinsipnya, pengeluaran akan kita tekan,” imbuhnya.

Meskipun ikat pinggang anggaran mulai dikencangkan, pemerintah daerah menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat tidak akan terabaikan. Umar Kaderi memastikan bahwa prioritas utama tetap berada pada kualitas layanan publik yang tidak boleh menurun meski di tengah tantangan ekonomi. “Efisiensi tetap kita lakukan, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” pungkasnya menutup keterangan. (*)