Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Penjelasan Tentang Padam Bergilir, DPRD Kobar Panggil Jajaran UP3 PLN  Pangkalan Bun

Slamet Harmoko
Penulis: Slamet Harmoko❯
Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, mengundang jajaran Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun untuk memberikan keterangan resmi perihal pemadaman bergilir di wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya
Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, mengundang jajaran Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun untuk memberikan keterangan resmi perihal pemadaman bergilir di wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya

Advertisement

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, mengundang jajaran Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun untuk memberikan keterangan resmi perihal pemadaman bergilir di wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya melalui rapat dengar pendapat pada Selasa 7 Juli 2026. 

Ketua Komisi C DPRD Kobar, H. Arif Asyrofi, menjelaskan bahwa pihaknya selalu wakil rakyat ingin mendengar secara langsung sekaligus bertanya secara langsung perihal gangguan di tubuh PLN. 

Hasilnya bahwa, seperti diketahui bahwa pemadaman bergilir bukan hanya dialami Kobar, melainkan merupakan bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kendawangan, Kalimantan Barat. Karena itu, gangguan yang terjadi di salah satu titik akan berdampak ke sejumlah daerah.

Advertisement

"Dari keterangan PLN saat ini tengah melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada beberapa unit pembangkit serta jaringan utama yang menjadi penyuplai listrik di Kalimantan," jelas Arief.

Salah satu penyebab utama berkurangnya pasokan listrik berasal dari terganggunya operasional PLTG di Muara Teweh yang memiliki kapasitas sekitar 50 megawatt. Gangguan pada pembangkit tersebut mengurangi pasokan daya ke sistem interkoneksi sehingga memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir.

Menurut Arier, kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengganggu pelayanan dan kegiatan sehari-hari, pemadaman juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM dan usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

Advertisement

Karena itu, DPRD Kobar meminta PLN memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penyebab maupun jadwal pemadaman yang berlangsung.

Soal target penyelesaian pemeliharaan memang diperkirakan rampung pada akhir September 2026 namun seiring waktu berjalan diperkirakan durasi padam dan cakupannya semakin berkurang hingga waktu tersebut.

"Selama proses perbaikan berlangsung, berbagai sumber daya cadangan terus dioptimalkan. Dengan begitu, diharapkan mulai Juli hingga Agustus akan ada peningkatan pasokan listrik sehingga durasi maupun cakupan wilayah pemadaman dapat dikurangi secara bertahap," jelasnya. (sam)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Enam Fraksi DPRD Kotawaringin Barat Setujui APBD 2027

Enam Fraksi DPRD Kotawaringin Barat Setujui APBD 2027

Masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah rekomendasi agar anggaran daerah tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan

Jelang Porprov 2026, DPRD Kobar Kembali Ingatkan Stok BBM 

Jelang Porprov 2026, DPRD Kobar Kembali Ingatkan Stok BBM 

Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, H Arief Asyrofi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait mengantisipasi kebutuhan BBM

DPRD Kobar Perketat Pembahasan Anggaran 2027, Program Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

DPRD Kobar Perketat Pembahasan Anggaran 2027, Program Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

DPRD Kobar bersama jajaran pemerintah daerah menggelar rapat gabungan komisi dengan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer