Spanduk Kritik Viral, DPRD Kobar Bantah Menghilang di Tengah Krisis BBM dan Listrik

KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Sebuah spanduk berisi kritik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang terpasang di pagar gedung DPRD di Jalan HM Rafii menjadi perhatian publik setelah fotonya viral di media sosial.

Spanduk tersebut mempersoalkan sikap wakil rakyat di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir yang masih dialami masyarakat.

Spanduk berukuran sekitar 3 x 1 meter itu memuat kalimat bernada protes, "Disaat masyarakat mengalami krisis listrik dan BBM kalian menghilang." Tulisan tersebut memicu beragam respons dari masyarakat dan warganet yang mempertanyakan peran DPRD dalam menyikapi antrean panjang di SPBU serta gangguan pasokan listrik di wilayah Kobar.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat, Rudi Imam Gunawan, menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dan tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, DPRD telah mengambil langkah dengan memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

"Kami sudah melakukan komunikasi dan mendengarkan secara langsung perihal kendala yang dihadapi PLN. Jadi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau tidak peduli terhadap kondisi yang sedang dialami masyarakat," ujar Rudi.

Ia menjelaskan, untuk persoalan kelistrikan, DPRD Kobar telah menggelar pertemuan dengan manajemen PLN di ruang Ketua DPRD pada Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN memaparkan berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sementara itu, terkait kelangkaan BBM, DPRD juga telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, terutama Pertamina. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Menurut Rudi, RDP tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan serta mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia juga menepis anggapan bahwa anggota DPRD lebih banyak melakukan kunjungan kerja dibanding menangani persoalan daerah.