Wagub Kaltim Seno Aji Klarifikasi Anggaran Rujab Rp 25 M, Sebut Bukan Fasilitas Pribadi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji buka suara terkait polemik anggaran rumah jabatan (rujab) gubernur dan wakil gubernur yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Seno menyampaikan klarifikasi lanjutan setelah isu alokasi anggaran lebih dari Rp 25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah ramai diberitakan di sejumlah kanal media.

Dalam keterangannya kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026) sore, Seno mengaku penjelasan yang ia sampaikan sebelumnya belum sepenuhnya utuh karena keterbatasan waktu saat wawancara. "Dalam wawancara tadi, saya merasa waktu dan ruang yang tersedia sangat terbatas, sehingga belum bisa menjelaskan secara lengkap dan mendalam tentang substansi anggaran fasilitas rumah jabatan serta ruang kerja pimpinan daerah," kata Seno.

Ia mengakui, kondisi tersebut bisa saja menimbulkan kesan jawaban yang diberikan sebelumnya belum cukup menjawab keresahan masyarakat. "Jadi, kami sangat memahami dan menghargai perhatian masyarakat terhadap alokasi anggaran lebih dari Rp 25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah di APBD 2025," ujarnya.

Menurutnya, ada kemungkinan pemilihan diksi dalam penjelasan sebelumnya kurang tepat sehingga memunculkan persepsi negatif di tengah keprihatinan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Kata-kata yang kami gunakan sebelumnya mungkin kurang tepat dalam menyampaikan maksud, sehingga menimbulkan kesan yang kurang pas di tengah keprihatinan publik. Untuk itu, kami ingin menjelaskan dengan lebih terbuka dan jelas," lanjutnya.

Seno menegaskan, anggaran untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ia menekankan, rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang dipakai untuk menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan publik.  "Rumah jabatan dan ruang kerja Gubernur serta Wakil Gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas pelayanan publik," tegas Seno.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rehabilitasi bangunan lama, peningkatan sistem keamanan, ruang operasional, hingga perlengkapan kegiatan resmi pemerintahan.

"Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun, perbaikan sistem keamanan, ruang operasional, serta perlengkapan pendukung kegiatan resmi seperti silaturahmi, penerimaan tamu daerah, koordinasi pembangunan, dan acara keagamaan," jelasnya.