Balikpapan Perketat Penanganan Warga Terlantar, Dinsos Rutin Patroli hingga Fasilitasi Pemulangan

PROKAL.co, BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat upaya penanganan warga terlantar melalui patroli rutin dan sistem penanganan terpadu di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap individu yang membutuhkan bantuan dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan yang layak.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menjelaskan bahwa petugas secara berkala menyisir sejumlah titik yang selama ini kerap menjadi lokasi ditemukannya warga terlantar. Area yang dipantau meliputi fasilitas umum, rumah sakit, terminal, hingga ruang terbuka publik.

Dalam praktiknya, penanganan dilakukan secara bertahap. Saat ditemukan di lapangan, warga terlantar biasanya lebih dulu ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebelum diserahkan kepada Dinas Sosial untuk proses lanjutan.

“Setelah kami terima, dilakukan pendataan dan asesmen untuk mengetahui kondisi mereka secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, latar belakang, hingga asal daerah,” ujar Edy.

Warga yang telah didata kemudian ditempatkan sementara di fasilitas penanganan milik pemerintah. Di lokasi tersebut, petugas melakukan evaluasi lebih mendalam guna menentukan langkah penanganan berikutnya. Jika diketahui berasal dari luar daerah, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memfasilitasi proses pemulangan.

Menurut Edy, sebagian besar warga terlantar yang ditemukan di Balikpapan memang berasal dari luar kota. Hal ini tidak terlepas dari posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

“Balikpapan ini menjadi tujuan banyak orang dari berbagai daerah. Bisa dibilang seperti miniatur Indonesia, karena yang datang berasal dari Jawa, Sulawesi, NTT, dan wilayah lainnya,” jelasnya.

Meski jumlah pendatang terus meningkat, Dinas Sosial mencatat bahwa selama bulan Ramadan tahun ini jumlah warga terlantar yang ditemukan tidak mengalami lonjakan signifikan. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari intensitas patroli yang semakin rutin serta pengawasan sosial yang lebih terstruktur.

Selain patroli, pemerintah juga mengoperasikan posko pemantauan sebagai pusat koordinasi penanganan masalah sosial. Posko ini berfungsi menerima laporan masyarakat terkait keberadaan gelandangan, orang terlantar, maupun warga yang membutuhkan bantuan sosial.