PROKAL.co, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mulai mempercepat langkah strategis untuk menjaga ketahanan air baku dengan merencanakan normalisasi Waduk Manggar di kawasan Karang Joang. Waduk yang menjadi tulang punggung pasokan air bersih bagi warga ini kini menghadapi persoalan serius berupa sedimentasi yang memicu pendangkalan signifikan.
Sebagai tahap awal, Pemkot bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dijadwalkan menggelar rapat teknis untuk membahas metode pengerukan sedimentasi di area sekitar 500 hektare. Langkah ini dinilai mendesak, terutama untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang yang berpotensi dipicu fenomena El Niño terhadap ketersediaan air di Balikpapan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan, Rita, mengatakan hingga kini rencana normalisasi masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki pekerjaan fisik. Menurutnya, pengerukan waduk memerlukan kajian teknis yang matang agar tidak menimbulkan risiko baru.
“Baru hari ini kami menerima undangan rapat dari pihak Balai. Rapat akan membahas secara detail metode pengerukan yang aman dan tidak mengganggu struktur bendungan,” ujarnya belum lama ini.
Ia menegaskan, aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam proyek ini. Proses pengerukan yang tidak tepat berpotensi mengganggu stabilitas bendungan dan membahayakan lingkungan sekitar.
“Kami tidak bisa sembarangan melakukan pengerukan. Harus dipastikan bahwa struktur bendungan tetap aman dan tidak terjadi kerusakan yang justru membahayakan,” tegasnya.
Rita menjelaskan, sedimentasi yang terjadi selama bertahun-tahun telah menggerus kapasitas tampung Waduk Manggar secara signifikan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada suplai air bersih, khususnya saat memasuki musim kemarau.
“Ini langkah antisipasi. Kita ingin memastikan waduk mampu menampung air secara optimal sebelum musim kering datang,” tambahnya.
Rencana normalisasi ini juga menjadi yang pertama kali akan dilakukan secara serius di Waduk Manggar. Sebelumnya, wacana serupa sempat mencuat pada 2023, namun belum terealisasi karena terkendala perizinan. Kini, Pemkot berharap proses perencanaan hingga eksekusi dapat berjalan lebih cepat agar risiko krisis air dapat ditekan sejak dini. (adv/kominfobpn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
