Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

PROKAL.co, BALIKPAPAN – Keterangan mantan Direktur Utama PT Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kim Sung Hyun, serta dua ahli hukum yang dihadirkan dalam sidang banding dinilai memperkuat argumentasi hukum Direktur Utama PT Dharma Putra Karsa (DPK), Handy Aliansyah.
Fakta-fakta tersebut mengemuka dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Rabu (19/8/2026). Sidang berlangsung secara daring sejak pukul 15.00 hingga 21.30 WITA.
Dalam persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan Kim Sung Hyun, ahli hukum pidana dan hukum acara pidana Universitas Pelita Harapan Prof Jamin Ginting, serta ahli hukum perdata dan korporasi Universitas Pancasila Dr Ali Abdullah. JPU juga menghadirkan ahli dalam persidangan tersebut.
Kim Sung Hyun, yang menjabat Direktur Utama PT CEM berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) sejak 17 April 2014 hingga 1 November 2022, mengungkap kondisi keuangan perusahaan ketika proses akuisisi berlangsung.
Menurut Kim, saat PT CEM diakuisisi, perusahaan masih memiliki kewajiban kepada empat pihak dengan total sekitar USD38 juta. Salah satu kewajiban tersebut merupakan utang kepada PT DPK sebesar USD11,1 juta dan Rp2,1 miliar. “Saat mengakuisisi CEM, masih ada kewajiban bayar kepada empat pihak sebesar USD38 juta. Salah satunya kepada PT Dharma Putra Karsa sebesar USD11,1 juta dan Rp2,1 miliar,” kata Kim dalam persidangan.
Kim menyebut PT CEM kemudian melakukan pembayaran kepada DPK secara bertahap hingga mencapai USD5 juta pada 2017. Dengan demikian, menurut keterangannya, masih terdapat kewajiban sekitar USD6,1 juta dan Rp2,1 miliar.
Keterangan tersebut berbeda dengan keterangan Bachtiar dalam persidangan sebelumnya yang menyatakan seluruh kewajibannya kepada DPK telah dilunasi.
Sengketa DPK-Petrotrans Dinilai Masuk Ranah Perdata
Dalam persidangan yang sama, Prof Jamin Ginting menilai hubungan hukum antara PT DPK dan PT Petrotrans Utama lebih menunjukkan karakter sengketa keperdataan.
Ia merujuk pada kesepakatan yang dibuat kedua perusahaan melalui Surat Perjanjian Pelunasan Hutang (SPPH) pada 3 November 2014 sebagai upaya penyelesaian kewajiban.
Menurut Jamin, keberadaan kesepakatan tersebut menunjukkan para pihak sebelumnya telah memilih mekanisme penyelesaian secara bersama-sama.
“Di antara keduanya sudah pernah mengadakan kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama dengan sadar di antara para pihak sebagai wujud penyelesaian sengketa pada waktu itu,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




