Polemik Seragam Gratis Rp65 Miliar, Disdikbud Kaltim Jelaskan Temuan BPK hingga Kendala Data

SAMARINDA — Program bantuan seragam sekolah gratis senilai Rp65 miliar milik Pemprov Kaltim kembali menuai sorotan. Selain persoalan pengadaan yang dimenangi penyedia dari luar daerah, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaktepatan penyaluran—seperti siswa laki-laki yang menerima paket jilbab—turut memicu perbincangan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, memberikan penjelasannya usai penyerahan bantuan secara simbolis di SMA Negeri 10 Samarinda.

Mengenai pemenang pengadaan yang berasal dari luar Kaltim, Armin mengaku tidak memegang detail teknis perusahaan penyedia karena seluruhnya diproses melalui mekanisme tender terbuka. Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut dipecah ke dalam tiga paket berbeda sesuai jenjang pendidikan.

"Wah, saya ndak paham itu perusahaan apa. Ndak hafal saya kalau itu ya. Karena saya tidak tahu teknis itu, saya ndak pernah tahu perusahaannya. Setahu saya itu SLB lain sendiri, SMA lain sendiri, SMK lain sendiri," ujar Armin.

Sementara terkait kekeliruan isi paket yang ditemukan BPK, Armin meluruskan bahwa kendala tersebut murni dipicu oleh kesalahan teknis penginputan data di tingkat sekolah. "Kenapa bisa terjadi? Karena di-input di sistem di sekolah ada yang salah mengisi. Dari harusnya laki-laki masuk ke perempuan. Itu teknis, kesalahannya ya dari input di sekolah," terangnya.

Pada tahun ajaran 2026 ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk menjangkau 65.000 siswa, dengan patokan nilai bantuan Rp1 juta per paket. Belajar dari keterlambatan distribusi pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penganggaran via APBD Perubahan, tahun ini proses percetakan dan pengiriman dimajukan sesuai instruksi gubernur.

Saat ini distribusi tahap awal telah menyasar 500 paket di tiga sekolah, yakni SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 2 Sangatta Utara. "Targetnya awal Oktober mudah-mudahan sudah terdistribusi semua ke 10 kabupaten/kota. Untuk percetakan dan pengiriman saat ini masih berjalan secara bertahap," pungkas Armin. (*)