Baharrudin Demmu Pertanyakan Urgensi Proyek MYC Pemprov Kaltim: "Kenapa Tidak Fokus Jalan Provinsi?"

SAMARINDA – Rencana ambisius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mengucurkan anggaran jumbo senilai Rp 1,24 triliun melalui skema Multi-Years Contract (MYC) atau Kontrak Tahun Jamak periode 2027–2029 memantik penolakan keras di Gedung Karang Paci. Ketua Fraksi PAN-NasDem, Baharrudin Demmu, secara tegas menyatakan partainya menolak usulan yang dinilai tergesa-gesa tersebut karena menyimpan potensi bahaya hukum.
Sorotan tajam Demmu tertuju pada proyek pembangunan jalan yang direncanakan melintasi kawasan hutan lindung. Menurutnya, memaksakan proyek tanpa adanya jaminan persetujuan izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan langkah berisiko tinggi yang dapat menjerat pemerintah daerah ke dalam persoalan hukum di kemudian hari.
Tak hanya persoalan legalitas lahan, Demmu juga mempertanyakan urgensi penggunaan APBD Kaltim untuk membiayai ruas jalan berstatus "non-status" yang sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia menilai Pemprov Kaltim seharusnya lebih memprioritaskan perbaikan serta pembangunan infrastruktur yang jelas menjadi tanggung jawab daerah, ketimbang membebani keuangan daerah untuk proyek yang statusnya belum clear and clean.
"Kenapa tidak fokus untuk jalan provinsi? Ini yang tidak jelas. Siapa yang bisa menjamin izin pinjam pakainya disetujui? Masuk wilayah hutan lindung itu berbahaya, makanya sikap kami menolak," tegas Demmu.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim tetap berupaya meyakinkan legislatif bahwa skema tahun jamak tersebut sangat mendesak demi membuka jalur logistik regional dan pemerataan ekonomi. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, memaparkan bahwa anggaran tahun jamak tersebut difokuskan pada tiga proyek strategis, yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II di Samarinda, pembangunan Jalan Sotek–Bongan, serta pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake.
Menurut Sri Wahyuni, skema multi-years dipilih secara rasional untuk menjamin kepastian penyelesaian pembangunan tanpa harus terbuang waktu akibat proses lelang yang berulang setiap tahun. Menjawab kekhawatiran soal ancaman beban fiskal daerah yang merosot, ia mengeklaim kondisi keuangan Kaltim masih aman karena pada 2027 porsi belanja infrastruktur dipatok sebesar 40,43 persen atau sekitar Rp 3,2 triliun, sementara porsi MYC pada 2028 diproyeksikan hanya memakan sekitar 12 persen dari nilai tersebut. (adv/dprdkaltim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




