Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang Kasus Pelangsiran: Pengawai SPBU Tolak Barang Bukti yang Disajikan

m
Ilustrasi SPBU
Ilustrasi SPBU

MARTAPURA – Heri Hendrawan, pegawai SPBU batas kota Martapura–Banjarbaru yang jadi terdakwa kasus pelangsiran BBM, membantah barang bukti dari penyidik. Operator itu menganggap, barang bukti yang disajikan di Pengadilan Negeri Martapura dibuat-buat.


Advertisement

“Ketika ditetapkan tersangka, barang bukti yang diklaim penyidik yaitu uang Rp1.060.000 dan 70 jerigen berisi 35 liter, totalnya 2000 liter,” kata M Rusdi, Penasihat Hukum Heri Hendrawan setelah sidang dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti, di PN Martapura, kemarin.

Kenyataannya, fakta di lapangan tidak sebesar itu. Heri sejatinya tidak menerima pemberian dari pelangsir. Juga tidak memegang uang sepeserpun saat ditangkap. Namun, penyidik mengklaim menemukan uang sebesar 1.060.000.

Tidak sinkron dengan fakta atau kejadian sebenarnya. Sehingga, kliennya menyangkal. Lalu menyanggah bahwa barang bukti dibuat-buat. Atau nilainya dibesar-besarkan. Karena nilai dan jumlah barang bukti di pengadilan tidak seperti waktu ditetapkan jadi tersangka.

Advertisement

“Justru, waktu kejadian penangkapan 13 Januari 2020 itu, Heri tidak memegang uang. Juga tidak menerima pemberian dari pelangsir. Yang menerima justru orang lain. Saat kejadian, tidak ada juga kegiatan melangsir di SPBU,” ungkap Rusdi lagi.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Martapura Gatot Raharjo mengatakan agenda sidang perkara niaga BBM adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Sidang tersebut dalam perkara Undang Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas .

“Majelis hakim masih mencari pembuktian dan bakal melakukan pemeriksaan ke SPBU batas kota,” ujar Gatot.

Advertisement

Sidang lanjutan akan digelar kembali setelah majelis hakim ke tempat kejadian. Jadi, pemeriksaan ke tempat kejadian demi memastikan barang bukti ada atau tidak ada saat kejadian.

”Barang bukti yang diperiksa berbentuk jerigen. Majelis mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memastikan apakah benar ada barang bukti,” timpal Gatot

Perkara operator SPBU batas kota Martapura – Banjarbaru itu masih ada kaitannya dengan aksi 6 pelangsir yang melaporkan tiga oknum anggota Polres Banjar. Keenamnya pelangsir mengadu dan mencari keadilan ke Kapolri, Kompolnas dan Propam Polda Kalsel. Mereka mengaku, setelah setoran macet ke oknum polisi, langsung ditindak dan berurusan dengan hukum. (mam/bin/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jelang Porprov 2026, DPRD Kobar Kembali Ingatkan Stok BBM 

Jelang Porprov 2026, DPRD Kobar Kembali Ingatkan Stok BBM 

Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, H Arief Asyrofi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait mengantisipasi kebutuhan BBM

Antrean BBM dan Pemadaman Listrik Resahkan Warga Tenggarong, DPRD Kukar Panggil PLN-Pertamina

Antrean BBM dan Pemadaman Listrik Resahkan Warga Tenggarong, DPRD Kukar Panggil PLN-Pertamina

RDP DPRD Kukar bersama Pertamina dan PLN mengenai keresahan masyarakat (Elmo/Prokal.co)

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas Pantau Operasional SPBU 24 Jam, Berharap Antrean BBM Terurai   

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas Pantau Operasional SPBU 24 Jam, Berharap Antrean BBM Terurai  

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meninjau langsung operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24 jam di K5.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer