Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah Pertambangan Batu Bara, Rendi Ismail: Balikpapan Butuh Perda Tak Cukup Perwali

W
Rendi S Ismail
Rendi S Ismail

BALIKPAPAN-Praktik tambang ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, membuat sejumlah pihak was was. Pasalnya, Balikpapan,


Advertisement

yang selama jadi satu-satunya daerah penolak tambang, "cuma" bermodal Perwali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara.

Payung hukum berupa peraturan wali kota ini, dinilai sejumlah pihak, tak cukup kuat menghalau aktifitas tambang menerobos Balikpapan pada masa yang akan datang.

Pengamat hukum Universitas Balikpapan Rendi S Ismail mengatakan, sudah saatnya Kota Beriman memiliki peraturan daerah yang spesifik mengharamkam pertambangan masuk wilayah Balikpapan.

Advertisement

"Kalau perwali bisa saja suatu saat dibatalkan. Tapi kalau perda, ini sifatnya mengikat karena diputuskan secara bersama sama. Apalagi dalam prosesnya mesti ada diskusi politik yang juga melibatkan masyarakat," ungkap Rendi ditemui di Kampus Universitas Balikpapan, Kamis (18/11).

Menurut Rendi, dengan berbagai macam pertimbangan dan iming-iming kepada wali kota, perwali bisa saja regulasinya berubah pada masa yang akan datang.

Hal itu, lanjut Rendi, tak bisa berlaku jika larangan tertuang dalam peraturan daerah. "Kalau perda tidak bisa semudah itu. Perlu kajian, uji publik serta proses politik yang panjang sehingga tak bakal mudah dicabut," beber dia.

Advertisement

Namun sebelum perda dirumuskan, langkah terdekat yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan pos pemantau di wilayah perbatasan, yang jadi titik rawan pertambangan.

"Bisa saja RT diberi intensif untuk ikut melakukan pengawasan. Nanti pos penjagaan bisa dibangun di titik rawan," katanya.

Praktik tambang batu bara ilegal di Balikpapan Utara yang dihentikan Satpol PP, Selasa (16/11) lalu, kata Rendi juga jadi ujian konsistensi bagi Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

"Ini (tambang ilegal) kan cek-cek ombak saja istilahnya. Saya yakin, banyak yang mencoba mempengaruhi beliau (wali kota) terkait tambang. Tapi saya juga berharap beliau konsisten dan tidak tergoda," kata Rendi.

Laki-laki yang juga ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kaltim ini meneruskan, selain perda, Pemkot Balikpapan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pentingnya menjaga Balikpapan dari aktifitas pertambangan batu bara.

"Aktifitas pertambangan, pada akhirnya akan membuat daya dukung lingkungan berkurang. Tengok saja daerah yang selama ini marak pertambangan, pasti tak lepas dari bencana, minimal banjir," beber doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini. (hul)

Advertisement
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kolaborasi Aqua dan Pedagang, Taman Bekapai Foodspace Kini Makin Nyaman

Kolaborasi Aqua dan Pedagang, Taman Bekapai Foodspace Kini Makin Nyaman

Perusahaan air minum dalam kemasan Aqua menyalurkan bantuan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawa

Tuntut Rp 10,6 Miliar untuk Trauma Anak Korban Pencabulan, Hakim Hanya Ketuk Restitusi Rp 24 Juta

Tuntut Rp 10,6 Miliar untuk Trauma Anak Korban Pencabulan, Hakim Hanya Ketuk Restitusi Rp 24 Juta

BALIKPAPAN — Asa keluarga dari lima korban pencabulan anak di bawah umur untuk mendapatkan keadilan material yang sepadan harus kandas di Pe

Dituntut Seumur Hidup atas 1.190 Ekstasi, WNA Belanda di Balikpapan Minta Keringanan demi Sang Istri

Dituntut Seumur Hidup atas 1.190 Ekstasi, WNA Belanda di Balikpapan Minta Keringanan demi Sang Istri

Jumlah barang bukti berupa 1.190 butir ekstasi menjadi salah satu dasar tuntutan berat terhadap WF. “Menuntut agar majelis hakim menyatakan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer