PMII Desak Kemenag Kukar Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Pelecehan di Ponpes Tenggarong Seberang

PROKAL.CO, TENGGARONG – Dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang terus menjadi perhatian publik. Di tengah tuntutan perlindungan terhadap korban dan desakan transparansi penanganan kasus, mahasiswa meminta pemerintah membuka hasil penyelidikan yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Desakan itu disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kukar, Kamis (11/6/2026).
Dalam aksi tersebut, PMII membawa dua tuntutan utama. Mereka meminta Kemenag Kukar membuka hasil penyelidikan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang tengah menjadi sorotan serta melakukan audit pondok pesantren secara transparan.
Koordinator Lapangan PMII Kukar, Zakir Idoatul Haqqi, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap korban sekaligus dorongan agar proses penanganan kasus dapat diketahui masyarakat secara terbuka. “Kami meminta Kementerian Agama Kutai Kartanegara memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hasil penyelidikan yang telah dilakukan,” ujarnya saat berorasi di depan Kantor Kemenag Kukar.
Keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penanganan kasus. PMII juga menilai audit terhadap pondok pesantren terkait perlu dilakukan secara transparan. “Kami juga meminta audit terhadap pondok pesantren yang terkait dilakukan secara transparan karena selama ini masih ada kesan informasi yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik,” tambahnya.
PMII menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga proses hukum selesai dan hak-hak korban mendapatkan perlindungan. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Kemenag Kukar, Ariyadi, menemui langsung massa aksi. Ia menjelaskan kewenangan mencabut izin operasional maupun menutup pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
Karena itu, pemerintah daerah maupun Kemenag di tingkat kabupaten tidak dapat mengambil keputusan penutupan secara sepihak sebelum terdapat dasar hukum yang jelas dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau Kementerian Agama RI menutup atau mencabut izin operasionalnya, silakan, karena mereka atasan kami. Tapi kalau mereka masih ingin bertahap menunggu proses yang ada lagi, mungkin ada pertimbangan dari Kemenag RI,” kata Ariyadi.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 140 santri dan santriwati yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.
Selain mempertimbangkan proses hukum yang masih berjalan, pemerintah juga memperhatikan dampak psikologis yang dapat dirasakan para santri apabila lembaga pendidikan itu ditutup secara mendadak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




