Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lintas Instansi Sepakat Tutup Ponpes Tenggarong Seberang yang Tersandung Kasus Kekerasan Seksual

E
Rapat lintas instansi mengenai tindak lanjut Ponpes Tenggarong Seberang yang tersandung kasus kekerasan seksual (Istimewa)
Rapat lintas instansi mengenai tindak lanjut Ponpes Tenggarong Seberang yang tersandung kasus kekerasan seksual (Istimewa)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Perlindungan terhadap para santri menjadi perhatian utama menyusul dugaan kasus kekerasan seksual yang mencuat di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sejumlah instansi kini sepakat mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penutupan dan pencabutan izin operasional lembaga pendidikan tersebut.

Kesepakatan itu lahir dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (18/6/2026) kemarin. Pertemuan tersebut melibatkan Kemenag Kukar, unsur pemerintah daerah, DPRD Kukar, aparat penegak hukum, serta lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kemenag Kaltim, Muhammad Isnaini, mengatakan seluruh peserta rapat telah menandatangani komitmen bersama yang memuat sejumlah langkah penanganan kasus, termasuk dukungan terhadap pencabutan izin operasional pondok pesantren yang dipimpin terduga pelaku.

Advertisement

Rekomendasi tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa. Berbagai aspek telah dikaji sebelum kesimpulan itu ditetapkan.

“Kesimpulannya, lembaga pendidikan yang bersangkutan dinilai belum mampu menjamin perlindungan bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan hak pendidikan para santri tetap menjadi prioritas. Para santri yang saat ini masih aktif menempuh pendidikan akan mendapat pendampingan dan fasilitasi apabila harus berpindah ke lembaga pendidikan lain.

Advertisement

Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga akan memastikan lembaga tujuan memiliki standar perlindungan yang memadai bagi peserta didik.

Perpindahan santri akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, aktivitas belajar bagi santri yang masih terdaftar tetap berjalan hingga mereka menyelesaikan pendidikannya.

“Pendidikan bagi santri yang masih aktif tetap diselesaikan hingga lulus,” jelas Isnaini.

Sebagai bagian dari keputusan tersebut, pondok pesantren yang bersangkutan juga tidak diperkenankan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Kabag Kesra Setkab Kukar Fathul Alamin (Elmo/Prokal.co) Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Kukar Siapkan Bantuan Sarana hingga

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik PAW lima Anggota BPD (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer