Nol Toleransi Judi Online, Polres Kukar Pecat Tidak Hormat Anggota yang Terlibat Judol

Langkah tegas itu dilakukan dalam upacara PTDH yang digelar di Lapangan Apel Mapolres Kukar, Senin (22/6/2026). Upacara tersebut menjadi penegasan komitmen Polri dalam menjaga integritas institusi sekaligus membersihkan organisasi dari personel yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Personel yang diberhentikan yakni Briptu Ahmad Nur Fahmi berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalimantan Timur. Upacara dipimpin langsung Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, didampingi Kasi Propam Polres Kukar Iptu Slamet Rijadi selaku Perwira Upacara dan Ipda M. Safri sebagai Komandan Upacara.
Prosesi PTDH ditandai dengan penyilangan foto personel yang diberhentikan. Tradisi tersebut menjadi simbol bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi bagian dari institusi Polri.
Dalam amanatnya, Kapolres Kukar menegaskan bahwa upacara tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
“Hari ini kita melaksanakan upacara bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk menjalankan salah satu bentuk sanksi tertinggi dalam sistem pembinaan etik dan penegakan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegasnya.
Khairul mengungkapkan, anggota yang di-PTDH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan serta perjudian daring atau judi online.
Pemberhentian tidak dengan hormat bukan sekadar keputusan administratif, tetapi bentuk komitmen institusi untuk menjaga marwah kepolisian.
“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bukanlah semata-mata tindakan administratif, melainkan cermin dari komitmen institusi Polri untuk membersihkan diri dari setiap oknum yang merusak martabat institusi,” ujarnya.
Ia menegaskan, status sebagai anggota Polri merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ketika seorang anggota terbukti melakukan tindak pidana, maka kepercayaan yang diberikan negara dan masyarakat otomatis hilang.
Proses pemberhentian, lanjutnya, tidak dilakukan secara instan. Keputusan tersebut diambil setelah melalui rangkaian proses hukum pidana dan pemeriksaan kode etik profesi Polri yang berlangsung secara berjenjang dan objektif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




