Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Kukar Telah Dalami Temuan Honor Tak Wajar Rp9,5 Miliar, Jalur Pidana Ditempuh Jika Ada Unsur Mens Rea

E
Kajari Kukar, Tengku Firdaus (Elmo/Prokal.co)
Kajari Kukar, Tengku Firdaus (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Temuan pembayaran honor tidak wajar senilai Rp9,5 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara kini tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Aparat penegak hukum juga mulai mencermati dugaan penyimpangan tersebut sebagai langkah awal memastikan apakah persoalan itu sebatas pelanggaran administrasi atau mengandung unsur pidana.

Di tengah proses tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara memastikan telah memonitor perkembangan kasus tersebut. Bahkan, sejumlah pihak telah dimintai klarifikasi sebagai bagian dari proses pendalaman.

Kepala Kejari Kukar Tengku Firdaus mengatakan, informasi mengenai temuan BPK memang menjadi perhatian pihaknya. Namun, kejaksaan tidak serta-merta menjadikan temuan tersebut sebagai dasar penetapan adanya tindak pidana.

Advertisement

"Terkait perkembangan informasi yang kami terima, Kejaksaan bekerja bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Informasi tersebut memang kami monitor, namun temuan BPK hanya menjadi trigger atau pemicu untuk melakukan pendalaman," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Fokus penyelidikan lanjut Tengku, adalah memastikan apakah terdapat mens rea atau niat jahat sejak awal dalam proses pencairan honor tersebut. "Yang kami lihat adalah apakah persoalan tersebut hanya merupakan kesalahan administrasi atau memang terdapat mens rea atau niat jahat. Kami akan melihat pola dan membangun konstruksi hukumnya terlebih dahulu," katanya.

Apabila dari hasil pendalaman ditemukan adanya unsur pidana, Kejari memastikan proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. "Jika nantinya memang ditemukan unsur mens rea atau niat jahat sejak awal, maka tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya. Tengku juga menegaskan, pengembalian kerugian negara bukan berarti menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana.

Advertisement

"Mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 4, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Karena itu, apabila unsur pidananya terpenuhi, proses hukum tetap dapat berjalan meskipun telah dilakukan pengembalian," jelasnya.

Ia mengungkapkan, proses pendalaman telah berjalan meski belum dapat dipublikasikan secara rinci. "Kami akan menindaklanjuti informasi yang kami peroleh. Saat ini kami sudah mulai bekerja, hanya saja belum bisa kami sampaikan secara terbuka. Sudah ada beberapa pihak yang kami lakukan klarifikasi sebagai bagian dari proses pendalaman," ungkap Tengku.

Sebelumnya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memastikan Pemkab akan menindaklanjuti temuan BPK melalui mekanisme yang berlaku di Inspektorat. Ia menyebut pembayaran honor tidak wajar tersebut, menurut penilaiannya, merupakan fraud yang harus dipertanggungjawabkan. "Ini murni fraud. Menurut hemat saya, tidak ada lagi yang perlu terlalu jauh diperdebatkan terkait hal ini. Fraud ya fraud, dan orang yang melakukan fraud itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Titik," tegas Aulia.

Bupati menjelaskan, Inspektorat saat ini diberi waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, termasuk menelusuri aliran dana yang keluar dari kas daerah hingga masuk ke rekening penerima.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Kabag Kesra Setkab Kukar Fathul Alamin (Elmo/Prokal.co) Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Kukar Siapkan Bantuan Sarana hingga

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik PAW lima Anggota BPD (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer