Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regulasi IKN Dinilai Tumpang Tindih, Camat Samboja Barat Soroti Nasib Warga Tahura dan Pekerja Tambang

E
Camat Samboja Barat Burhanuddin (Elmo/Prokal.co)
Camat Samboja Barat Burhanuddin (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kekhawatiran terhadap dampak kebijakan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menguat di Kecamatan Samboja Barat. Bukan hanya warga yang telah lama bermukim di kawasan Tahura Bukit Soeharto, ribuan pekerja tambang beserta pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan juga dinilai berada dalam posisi rentan.

Camat Samboja Barat Burhanuddin menilai sejumlah regulasi yang diterapkan Otorita IKN masih berbenturan dengan berbagai aturan lain. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari ketidakpastian status warga hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal apabila izin usaha pertambangan (IUP) tidak dapat diperpanjang.

Burhanuddin mengatakan, pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjadi penguatan bagi pemerintah kecamatan dalam menyikapi persoalan tersebut. Dalam sebuah forum, Rifqinizamy menegaskan bahwa jika masyarakat telah lama bermukim di kawasan tersebut, maka yang seharusnya diselesaikan adalah status kawasannya, bukan keberadaan warganya.

Advertisement

"Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI itu langsung saya bagikan ke keluarga dan masyarakat. Saya bilang, ini bisa menjadi pegangan kami ketika berbicara soal kawasan," ujar Burhanuddin. Menurutnya, keberadaan regulasi IKN tidak dapat dilepaskan dari aturan lain yang telah lebih dahulu berlaku, termasuk Undang-Undang Kehutanan. Karena itu, ia menilai perlu ada sinkronisasi agar tidak memunculkan tumpang tindih kebijakan.

"Menurut saya, Undang-Undang IKN ini banyak berbenturan dengan aturan lain, mulai dari pertanahan, kehutanan, sampai pemerintahan daerah," katanya. Terkait penertiban di kawasan Tahura, Burhanuddin menegaskan dirinya tidak menolak upaya penataan kawasan. Namun, ia meminta pemerintah membedakan perlakuan terhadap warga yang telah tinggal turun-temurun dengan pihak yang baru membuka lahan.

"Saya meminta agar dibedakan antara masyarakat yang memang sudah tinggal turun-temurun di sana selama puluhan tahun dengan orang yang baru datang untuk merambah kawasan," tegasnya.

Advertisement

"Kalau warga kami yang sudah tinggal di sana sejak orang tuanya, lahir dan besar di sana, jangan langsung diperlakukan sama," sambungnya. Ia juga menyoroti adanya perbedaan pendekatan di internal Otorita IKN. Di satu sisi terdapat program pembinaan UMKM bagi warga di Kilometer 54, tetapi di sisi lain muncul rencana relokasi terhadap masyarakat. "Jadi menurut saya, di internal mereka sendiri terlihat belum satu arah," ucap Burhanuddin.

Selain itu, ia mempertanyakan meluasnya wilayah penertiban. Burhanuddin menyebut surat sebelumnya hanya mengatur larangan penambahan bangunan dan pembukaan lahan pada Kilometer 46 hingga Kilometer 56, namun pelaksanaan di lapangan telah bergeser hingga Kilometer 39.

"Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa penertiban sampai bergeser ke Kilometer 39," ujarnya. Burhanuddin mengatakan, penanggung jawab Satgas yang ia ketahui adalah Irjen Edgar. Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan berbeda dengan penjelasan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat di DPR.

"Saya menduga tim di lapangan ada yang belum memahami sejarah kawasan Tahura, sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi berbeda," katanya. Di luar persoalan kawasan Tahura, Burhanuddin mengingatkan adanya ancaman yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Ia menyebut sejumlah perusahaan tambang di Samboja Barat dan sekitarnya mulai mengurangi produksi karena sebagian wilayah IUP berada di kawasan Otorita IKN.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Kabag Kesra Setkab Kukar Fathul Alamin (Elmo/Prokal.co) Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Kukar Siapkan Bantuan Sarana hingga

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik PAW lima Anggota BPD (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer