Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejar Tenggat 60 Hari, Pemkab Kukar Pastikan Pengembalian Temuan BPK Rp9,5 Miliar Terus Berjalan

E
Plt Inspektur Daerah Kukar Sunggono (Elmo/Prokal.co)
Plt Inspektur Daerah Kukar Sunggono (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kepastian pengembalian dana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp9,5 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara terus berproses. Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kini berpacu dengan tenggat waktu 60 hari untuk menuntaskan seluruh rekomendasi BPK, termasuk memastikan pengembalian kerugian daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Proses tersebut ditegaskan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh tahapan penyelesaian saat ini terus dijalankan sesuai prosedur yang telah diatur dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah berharap proses administrasi yang sedang berjalan dapat dihormati oleh seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum.

"Dalam berbagai pembahasan, pada prinsipnya kami berharap aparat penegak hukum, khususnya, dapat menghargai proses yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK," ujarnya, Senin (6/7/2026).

Advertisement

Sunggono menjelaskan, sesuai ketentuan, pemerintah daerah diberikan waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh nilai kerugian daerah yang menjadi temuan dapat dikembalikan sesuai rekomendasi BPK.

"Sesuai mekanisme yang berlaku, pemerintah daerah memiliki waktu hingga 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut tersebut. Saat ini proses itu sedang berjalan untuk memastikan seluruh kerugian daerah dapat dikembalikan sesuai rekomendasi BPK," katanya.

Selain mengejar penyelesaian pengembalian kerugian daerah, Inspektorat juga terus melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah memastikan proses tersebut belum berhenti dan masih terus berkembang.

Advertisement

"Kalau memang masih ada pihak-pihak yang belum terungkap, tentu akan kami ungkap dan selesaikan. Semua itu masih dalam proses," tegas Sunggono.

Dengan masih tersisanya waktu dalam masa tindak lanjut rekomendasi BPK, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses sesuai aturan. Penyelesaian pengembalian kerugian daerah menjadi prioritas agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dipenuhi sebelum batas waktu 60 hari berakhir. (moe)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Kabag Kesra Setkab Kukar Fathul Alamin (Elmo/Prokal.co) Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Kukar Siapkan Bantuan Sarana hingga

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik PAW lima Anggota BPD (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer