Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Payung Hukum Insentif Guru Swasta Tahun 2025 Belum Jelas, DPRD Kukar Dorong Evaluasi Menyeluruh

E
Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara Akbar Haka (Elmo/Prokal.co)
Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara Akbar Haka (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG - Dugaan penyelewengan anggaran tenaga pengajar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali terendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ratusan guru swasta dan kepala sekolah dibayangi ketakutan, lantaran mesti mengembalikan honorarium yang mereka terima tahun 2025 lalu. Dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai payung hukum penyaluran insentif itu.

Temuan ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar, Rabu (22/7/2026) kemarin—yang mempertemukan DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Inspektorat serta sekolah swasta. 

Salah satu kepala sekolah yang terdampak bernama Ibrahim, Kepala SMP Muhammadiyah Loa Janan. Menerima tunjangan non-ASN tersebut selama satu tahun, mulai Januari hingga Desember 2025. Tunjangan ini disebut sebagai tunjangan perbaikan penghasilan bagi kepala sekolah dan guru swasta di Kukar.

Advertisement

Adapun tunjangan yang diterimanya mencapai Rp2,5 juta setiap bulan. Setelah dipotong pajak, dana yang diterima sekitar Rp2,4 juta tanpa ada potongan lain. Persoalan baru muncul setelah dirinya dipanggil Inspektorat dan diminta mengembalikan dana tersebut.

"Penjelasan dari Inspektorat, persoalannya karena belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemberian tunjangan tersebut. Sedangkan kami sendiri menggunakan insentif itu untuk kebutuhan pribadi," ujarnya kepada awak media kemarin usai RDP.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka menyebut polemik ini berawal dari tindaklanjut kebijakan insentif bagi guru swasta yang diajukan tahun sebelumnya. Pada prinsipnya, guru dan kepala sekolah swasta menerima karena menganggap insentif tersebut merupakan hak mereka. 

Advertisement

"Niat pemerintah saat itu sebenarnya baik, yaitu memberikan bantuan kepada guru dan kepala sekolah swasta. Namun dalam pelaksanaannya ternyata dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga menjadi temuan BPK," jelas Akbar, Kamis (23/7/2026).

Akbar juga mengungkapkan saat ini Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari informasi yang diterimanya, pemeriksaan dilakukan setiap hari sejak pagi hingga malam. Pemeriksaan ini ditargetkan rampung akhir bulan Juli ini.

Meski pemerintah daerah pada periode sebelumnya memiliki niat baik untuk membantu tenaga pengajar swasta. Namun dari penjelasan BPK, ternyata belum didukung landasan hukum yang memadai.

Untuk itu, Akbar bersama DPRD dan Pemkab Kukar mendorong pengkajian ulang. Dan saat ini Inspektorat fokus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Politisi muda PDI Perjuangan itu juga  meminta agar persoalan ini tidak menjadi bola liar. 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Kabag Kesra Setkab Kukar Fathul Alamin (Elmo/Prokal.co) Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Kukar Siapkan Bantuan Sarana hingga

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik PAW lima Anggota BPD (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer