Rahmat Dermawan Tegaskan Walkout PDI Perjuangan pada Paripurna KUA-PPAS APBD 2027 Murni Keputusan Fraksi

PROKAL.CO, TENGGARONG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara memastikan langkah walkout dari rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (28/7/2026) murni keputusan internal fraksi, bukan instruksi dari DPC maupun pihak luar.
Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap keberlanjutan program Kukar Idaman Terbaik di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, mengatakan fraksinya merasa perlu melakukan pendalaman terhadap materi yang disampaikan pemerintah karena penurunan APBD dinilai cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan program prioritas daerah.
Langkah yang diambil fraksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari fungsi kontrol DPRD agar perencanaan anggaran disusun lebih matang dan realistis.
“Sikap yang diambil teman-teman fraksi merupakan representasi atau bentuk perhatian kami terhadap Kukar Idaman Terbaik. PDI Perjuangan adalah bagian dari pihak yang selama ini mengampanyekan Kukar Idaman Terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Rahmat mengakui Fraksi PDI Perjuangan ikut merasakan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah akibat penurunan kemampuan fiskal. Karena itu, fraksi menilai perlu ada koreksi, penyesuaian, dan pendalaman terhadap dokumen KUA-PPAS sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.
“Kami merasa perlu ada koreksi, penyesuaian, dan pendalaman terhadap apa yang telah disampaikan pemerintah. Sebagai fungsi kontrol DPRD, kami ingin memperdalam pembahasan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan hubungan antara fraksi dan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor mendukung pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Menurutnya, dukungan tidak harus diwujudkan dengan selalu menyetujui seluruh kebijakan tanpa kajian yang mendalam.
“Ini justru bentuk kecintaan kami kepada pemerintah, bukan sebaliknya. Seorang sahabat tidak harus selalu mengiyakan semua yang disampaikan,” tegasnya.
Rahmat menilai ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Aulia–Rendi sangat tinggi, sementara kemampuan anggaran saat ini terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah dan DPRD sama-sama menyiapkan kebijakan yang lebih terukur agar program prioritas tetap dapat berjalan optimal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




