Stok Pangan Kukar Surplus hingga Akhir Tahun, Warga Gagal Panen Tetap Dibantu

PROKAL.CO, TENGGARONG – Ketersediaan pangan di Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan masih mencukupi hingga akhir 2026. Namun, kondisi tersebut tak lantas membuat seluruh masyarakat terbebas dari kesulitan. Sejumlah warga yang mengalami gagal panen tetap membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pun memprioritaskan penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat terdampak gagal panen menjelang akhir tahun ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar Ananias mengatakan, verifikasi calon penerima bantuan telah dilakukan di sejumlah desa. Penyaluran akan dilaksanakan secara bertahap setelah proses tersebut rampung.

“Saat ini saudara-saudara kita banyak yang gagal panen, jadi di penghujung tahun ini kita lebih memprioritaskan bagaimana intervensi penyaluran cadangan pangan untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana gagal panen,” ujar Ananias, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, bantuan difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan intervensi karena kehilangan hasil panen. Sejumlah wilayah yang telah menerima penyaluran atau sedang dalam proses penanganan meliputi beberapa kelurahan di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, dan Anggana.

Dinas Ketahanan Pangan Kukar juga melakukan verifikasi di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman, terutama di kawasan sentra pertanian yang terdampak gagal panen. Pendataan ini menjadi bagian dari proses untuk memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, Ananias memastikan stok pangan Kukar secara umum masih aman hingga penghujung tahun. Pasokan pangan dari luar daerah juga masih berjalan lancar sehingga ketersediaan secara keseluruhan dinilai mencukupi.

“Kalau secara umum stok ketersediaan kita aman, jadi sampai akhir tahun kita masih surplus untuk ketersediaan pangan. Hanya saja memang ada sebagian kecil yang gagal panen,” jelasnya.

Ananias menegaskan, surplus pangan di tingkat daerah tidak berarti seluruh masyarakat memiliki akses pangan yang sama. Warga yang kehilangan hasil panen tetap memerlukan bantuan agar dampak kerugian yang dialami tidak semakin memberatkan.

Penyaluran cadangan pangan pemerintah pun diarahkan untuk membantu warga terdampak, dengan proses verifikasi sebagai dasar penentuan penerima sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. (adv/moe)