PJJ Jangan Diperpanjang Jika Kondisi Aman, DPRD Kukar Minta Disdikbud Evaluasi

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai membaik perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) diminta meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengembalikan pembelajaran tatap muka jika situasi lingkungan sudah memungkinkan.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai, pelaksanaan PJJ harus menyesuaikan tingkat risiko di lapangan. Jika kondisi belum membahayakan kesehatan peserta didik, kegiatan belajar di sekolah diharapkan dapat kembali berjalan secara langsung.

“Saya rasa penerapannya sudah cukup dibatasi. Apabila kondisi belum terlalu parah, kita berharap peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah,” ujarnya, Kamis (29/10/2026) kemarin.

Menurut Yani, PJJ tetap diperlukan ketika kondisi lingkungan membahayakan. Namun, kebijakan itu perlu dievaluasi secara berkala agar pembatasan pembelajaran tatap muka tidak terus berlangsung ketika situasi sudah membaik.

Ia juga mengingatkan dampak yang mungkin muncul jika anak terlalu lama belajar dari rumah. Salah satunya, waktu belajar berisiko berkurang karena telepon seluler digunakan untuk aktivitas di luar pembelajaran.

“PJJ sebaiknya diterapkan apabila keadaan memang mengharuskan demikian, terutama ketika kondisi lingkungan masih membahayakan,” katanya.

Yani menambahkan, pembelajaran tetap bisa diarahkan berlangsung di dalam ruangan apabila peserta didik perlu membatasi aktivitas di luar rumah, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kondisi lingkungan. Karena itu, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan PJJ perlu mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi.

Ia berharap Disdikbud menjadikan perkembangan kondisi kabut asap sebagai bahan evaluasi sebelum menentukan pola pembelajaran berikutnya. Dengan begitu, keselamatan peserta didik tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan mereka untuk memperoleh pembelajaran secara optimal.

“Ke depan, kita berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan apabila kondisi sudah aman. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keselamatan peserta didik sekaligus memastikan mereka tetap memperoleh pembelajaran secara optimal,” tutupnya. (adv/moe)