Jalan Kartini Tenggarong Ambrol, Perbaikan Masih Tunggu Kajian dan Anggaran

PROKAL.CO, TENGGARONG – Perbaikan turapan Jalan Kartini, Tenggarong, yang mengalami kemiringan dan keretakan belum bisa dipastikan masuk anggaran 2027. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) masih perlu mengkaji kondisi tanah dan menentukan konstruksi perkuatan sebelum menghitung kebutuhan biaya.

Kepala Dinas PU Kukar Wiyono mengatakan, penanganan kerusakan di lokasi tersebut melibatkan dua bidang. Bina Marga menangani badan jalan, sedangkan bidang Sumber Daya Air (SDA) bertanggung jawab terhadap turap.
Menurutnya, kondisi turapan yang berdiri di atas tanah timbunan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. PU belum bisa menentukan bentuk perbaikan maupun konstruksi baru yang akan digunakan.

“Untuk anggaran tadi belum bisa kita estimasikan, karena kita belum bisa mengukur. Nanti bentuk perbaikannya seperti apa, kemudian konstruksinya modelnya seperti apa untuk melakukan perkuatan,” kata Wiyono saat meninjau lokasi bersama Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Selasa (3/11/2026).

PU juga berencana melakukan sondir ulang untuk mengetahui kondisi tanah. Pemeriksaan tersebut diperlukan guna menentukan tingkat perkuatan yang dibutuhkan, mengingat kerusakan tidak hanya berupa retakan, tetapi juga kemiringan dan pergeseran.

Wiyono menduga perubahan kondisi tanah turut memengaruhi kerusakan. Dia menjelaskan, saat kondisi tanah masih memiliki kadar air yang cukup, daya ikatnya dinilai lebih baik. Namun, ketika memasuki musim kering, tanah menjadi lebih mudah mengalami patahan dan pergeseran, terutama saat menerima beban.

“Ketika kemudian kering, dia enggak ada perekatnya lagi. Sehingga memudahkan untuk terjadinya patahan-patahan, termasuk juga geseran-geseran ketika ada beban,” ujarnya.

Meski belum bisa memastikan jadwal perbaikan, Wiyono menegaskan kerusakan turapan Jalan Kartini menjadi prioritas PU. Dia khawatir kondisi tersebut semakin parah apabila tidak segera ditangani.

“Kalau kemudian ini kita biarkan, nanti semakin ambrol. Ini otomatis prioritas,” tegasnya.

Namun, kepastian realisasi perbaikan pada 2027 masih bergantung pada keputusan pemerintah daerah dan DPRD Kukar. Wiyono menyebut keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu kendala, meski PU telah lama mengusulkan tambahan pekerjaan lanjutan di kawasan tersebut.

“Kita usahakan semaksimal mungkin, tetapi kita juga memahami kondisi pembiayaan terbatas. Apakah kemudian ini bisa kita pastikan tahun depan, nanti pemerintah daerah, khususnya TAPD dengan DPRD,” jelasnya.