Pemkab Kukar Evaluasi 17 Program Dedikasi, Penyempurnaan Berlanjut hingga 2027

PROKAL.CO, TENGGARONG – Realisasi 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik di tahun 2026 masih belum maksimal sepenuhnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program, termasuk bantuan Rp150 juta per RT dan beasiswa pendidikan yang dinilai memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, hampir seluruh program dedikasi telah direalisasikan sepanjang tahun ini. Namun, sejumlah kendala membuat pelaksanaan maupun pencapaian target belum sepenuhnya optimal.

“Kalau terealisasi, InsyaAllah hampir semuanya. Tapi memang belum maksimal dan macam-macam masalahnya,” ujar Sunggono beberapa waktu lalu.

Bupati Kukar, lanjutnya, tetap berkomitmen memastikan program yang belum terealisasi atau masih membutuhkan penyempurnaan dapat diselesaikan secara bertahap. Proses tersebut akan berlanjut hingga 2027.

Di tengah upaya menuntaskan program dedikasi, Pemkab Kukar juga menyesuaikan strategi pembiayaan agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga. Salah satunya dengan mengupayakan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berskala besar.

Sunggono mencontohkan pembangunan jalan dan jembatan yang membutuhkan pembiayaan cukup besar. Pemkab Kukar telah berupaya mengusulkan sejumlah kegiatan tersebut melalui kementerian terkait agar tidak seluruh beban pembiayaan ditanggung APBD.

“Seperti akses jembatan dan jalan, itu kan semuanya besar-besar. Kalau kita menggunakan APBD, bisa habis lagi uang kita,” jelasnya.

Strategi tersebut dilakukan agar APBD dapat lebih difokuskan untuk membiayai program dedikasi yang menjadi prioritas daerah. Dengan demikian, ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap tersedia di tengah keterbatasan anggaran.

Evaluasi terhadap 17 program dedikasi dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemantauan mencakup kesesuaian program dengan prioritas penganggaran, besaran alokasi dana, tahapan pelaksanaan, hingga realisasi pembiayaan.

Pemkab Kukar juga mencermati pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan belanja wajib atau mandatory spending. Aspek tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD.