Ketua DPRD Kukar Tampung Aspirasi Desa Loa Kulu, Perjuangkan Pembangunan 2027–2028

PROKAL.CO, TENGGARONG – Persoalan infrastruktur, lahan, hingga belum jelasnya penyaluran anggaran desa menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan pemerintah desa se-Kecamatan Loa Kulu kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani. Aspirasi tersebut dihimpun dalam Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Loa Kulu, Senin (9/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Plt Camat Loa Kulu Khairuddinata, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan pemerintah desa se-Loa Kulu.

Ahmad Yani mengatakan, sejumlah persoalan pembangunan di tingkat desa masih membutuhkan perhatian. Infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan utama masyarakat, disusul persoalan lahan yang berkaitan dengan hak guna usaha (HGU), pertambangan, hingga hak masyarakat atas plasma 20 persen. “Dari hasil reses, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui kepala desa dan BPD. Ternyata masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan di tingkat lokal,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti penyelesaian Jembatan Sungai Payang yang dinilai harus menjadi prioritas. Selain itu, kondisi Jalan Margasari yang menghubungkan ke Sungai Payang juga perlu mendapat perhatian karena menyulitkan akses masyarakat.

“Hal penting lainnya adalah penyelesaian persoalan Jembatan Sungai Payang. Jembatan tersebut juga menjadi perhatian ketika kami melakukan kunjungan ke lapangan dan harus menjadi salah satu prioritas penyelesaian. Kemudian, Jalan Margasari yang menghubungkan ke Sungai Payang juga perlu mendapat perhatian karena kondisinya menyulitkan akses masyarakat,” jelasnya. Selain pembangunan fisik, Ahmad Yani turut menerima keluhan terkait anggaran yang menjadi hak pemerintah desa. Memasuki November 2026, sejumlah desa disebut masih menghadapi persoalan penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) desa maupun alokasi dana desa (ADD).

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti agar pemerintah desa memperoleh kejelasan mengenai anggaran yang seharusnya diterima. DPRD Kukar akan mendorong pembahasan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Sekarang sudah memasuki November dan sebentar lagi Desember, tetapi bantuan keuangan khusus desa masih bermasalah dan belum tersalurkan sebagaimana mestinya,” katanya.

Ahmad Yani menegaskan, hasil reses tidak hanya menjadi catatan aspirasi, tetapi juga bahan untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan Kecamatan Loa Kulu dalam perencanaan anggaran 2027 dan 2028.

Seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan diakomodasi dan diperjuangkan secara bertahap. Namun, ia mengakui tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Inti dari kegiatan reses ini adalah bagaimana mengakomodasi program-program pemerintah Kecamatan Loa Kulu beserta seluruh desa dan kebutuhan masyarakatnya untuk anggaran 2027 maupun 2028,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pekerjaan yang telah masuk dalam APBD Kukar 2026 segera dituntaskan. Menurutnya, sejumlah program masih belum terlaksana karena dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum terbit atau terdapat kendala teknis di lapangan. “Untuk tahun 2026, kami berharap sejumlah program yang sudah masuk dalam APBD dan merupakan aspirasi masyarakat dapat segera diselesaikan karena anggarannya sudah tersedia,” tegasnya. Terkait persoalan anggaran desa, Ahmad Yani menyebut DPRD akan meminta penjelasan secara menyeluruh dari OPD terkait. Penjelasan diperlukan untuk mengetahui progres penyaluran, penyebab keterlambatan, serta kendala yang dihadapi.

“Kalau ada anggaran desa yang belum jelas atau belum terselesaikan, salah satu alasannya adalah ketersediaan anggaran. Karena itu, persoalan ini akan kami tindak lanjuti melalui RDP, khususnya terkait anggaran yang menjadi hak desa,” pungkasnya. (adv/moe)