Reses DPRD Kukar, Ahmad Yani Minta 45 Dewan Serap Aspirasi yang Belum Terakomodasi Musrenbang

PROKAL.CO, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani meminta seluruh 45 anggota dewan memaksimalkan Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 untuk menyerap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Dia menekankan, reses tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi juga kesempatan menampung aspirasi warga yang belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Menurut Ahmad Yani, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung melalui mekanisme perencanaan pembangunan pemerintah. Terlebih, terdapat kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian dan diperjuangkan melalui jalur aspirasi DPRD.

“Kami berharap seluruh 45 anggota DPRD benar-benar melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Apa pun kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musrenbang desa, kecamatan, maupun kabupaten, perlu ditampung melalui kegiatan reses,” ujarnya, Senin (9/11/2026) kemarin.

Dia menjelaskan, DPRD memiliki hak dan kewenangan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk mengupayakan dukungan anggarannya. Aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan untuk penganggaran 2027 maupun 2028.

Karena itu, anggota dewan diminta memastikan kebutuhan yang disampaikan masyarakat benar-benar tercatat dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan perencanaan maupun anggaran daerah.

Ahmad Yani menyebut hasil reses juga diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028. Namun, DPRD tetap akan memperhatikan usulan Musrenbang sebelumnya yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan 2027.

“Mudah-mudahan masih ada ruang untuk memasukkan usulan tersebut ke dalam APBD 2027,” harapnya.

Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 melibatkan 45 anggota DPRD Kukar yang tersebar di enam dapil, mencakup 20 kecamatan dari wilayah hulu, tengah hingga pesisir. Penyerapan aspirasi tersebut menjadi salah satu tahapan untuk menghimpun kebutuhan masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. (adv/moe)