Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi Informasi Kaltim Ikuti Rakornas di Semarang

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Dari kiri Gede N (Komisioner KI Pusat), Erni Wahyuni dan Ramaon D Saragih (komisioner KI Kaltim) dan perwakilan KI provinsi lainnya.
Dari kiri Gede N (Komisioner KI Pusat), Erni Wahyuni dan Ramaon D Saragih (komisioner KI Kaltim) dan perwakilan KI provinsi lainnya.

 SEMARANG- Komisi Informasi (KI) Kaltim mengikuti kegiatan rapat kerja nasional (Rakornas) ke 13 Komisi Informasi se Indonesia, di Semarang, 12-14 Oktober. Untuk diketahui, Rakornas yang bertemakan “Peran Komisi Informasi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional” ini ini diikuti oleh 4 komisioner KI Kaltim ditemani 1 staf.


Advertisement

“Momen ini penting bagi semua Komisi Informasi. Apalagi memang tema yang diangkat sangat berkaitan dengan agenda penting bangsa ini,” kata Ketua Komisi Informasi Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih.

Untuk diketahui, rangkaian rakornas dihari pertama dibuka dengan seminar public yang menghadirkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), kemudian dilanjutkan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilanjutkan dengan akademisi dan pengamat keterbukaan informasi public.

Di hari berikutnya dilaksanakan sidang pleno yang membahas materi yang sudah disiapkan dalam rapat kerja teknis (Rakernis) beberapa waktu lalu.

Advertisement

Ramaon menjelaskan, Rakornas di Semarang ini menjadi momentum untuk Komisi Informasi se Indonesia untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. “Tentunya dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan,” katanya. Dikatakannya, adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dapat memberikan jaminan akses informasi, kontrol masyarakat serta meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan pemilihan. "Yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas dengan kepercayaan masyarakat," jelasnya.

Ditekankannya, penyelenggara pemilu harus dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan yang diukur dengan adanya indikator kesediaan dan aksesibilitas informasi. "Jiha akurasi informasi, keterbukaan proses atau tahapan, serta memberikan regulasi atau kebijakan dalam proses akses informasi pemilu dan pemilihan," tutup Ramaon. (*)

 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Empat Tahun Meminta Dokumen AMDAL KPC, Warga Kutai Timur Menang di MA tetapi Informasi Belum Dibuka

Empat Tahun Meminta Dokumen AMDAL KPC, Warga Kutai Timur Menang di MA tetapi Informasi Belum Dibuka

Empat Tahun Meminta Dokumen AMDAL KPC, Warga Kutai Timur Menang di MA tetapi Informasi Belum Dibuka PROKAL.CO, SAMARINDA — Kementerian Ener

TAGUPP Kaltim Wajib Buka Informasi karena Dibiayai APBD, Begini Penjelasan Komisi Informasi Pusat

TAGUPP Kaltim Wajib Buka Informasi karena Dibiayai APBD, Begini Penjelasan Komisi Informasi Pusat

TAGUPP Kaltim Wajib Buka Informasi karena Dibiayai APBD, Begini Penjelasan Komisi Informasi Pusat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer