JAKARTA - Harga beras yang meroket dikhawatirkan akan terus terjadi. Meningkat dalam beberapa hari kedepan masuk bulan Ramadhan lalu Lebaran. Momentum ini dikhawatirkan akan mengerek harga bahan pokok.
Senin (4/3) Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa stok bahan pokok tidak ada masalah. Jokowi memang rutin untuk ke daerah dan meninjau pasar untuk melihat bahan pokok. “Ini mau Lebaran sehingga persiapan mengenai ketersediaan, terutama bahan pokok itu menjadi sangat penting,” katanya. Dia pun berjanji akan kembali melihat bahan pokok lain di lapangan seusai kunjungan kerjanya ke Australia.
Jokowi menekankan harga beras sudah mulai turun. Tolak ukurnya adalah Pasar Cipinang di Jakarta dan Pasar Johar di Karawang. Dengan adanya panen raya dalam satu bulan kedepan diharapkan akan menurunkan harga. “Saya kira akan turun banyak,” ujarnya.
Jika bicara beras, tidak bisa lepas dari harga gabah. Kepala Negara mengungkapkan di lapangan harga gabah sudah turun. “Turunnya jangan drastis karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan,” tuturnya.
Di sejumlah minimarket sekitar DKI Jakarta, mulai ada pasokan beras kemasan 5 kg. Tetapi jumlahnya sangat terbatas. "Dua hari lalu sempat dikirim dua karung. Hari ini habis," kata seorang penjaga minimarket di kawasan Bojongsari, Depok. Sementara itu di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, beberapa orang keluar dari minimarket sambil membawa beras kemasan 5 kg. Mereka mengatakan pembelian dibatasi satu orang satu kemasan saja.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo merespon pasokan beras di minimarket yang masih belum normal itu. Dia mengatakan pihak minimarket bisa membeli beras SPHP di gudang Bulog. Beras SPHP itu adalah singkatan dari stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras SPHP untuk kemasan 5 kg dijual Rp 54 ribu.
Harga beras SPHP itu jauh di bawah harga beras pada umumnya. Warga yang berhasil mendapatkan beras kemasan 5 kg di minimarket di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan harus merogoh kocek sekitar Rp 70 ribu. Sedangkan di toko sembako beras 5 kg bergambar Petruk tersenyum dijual Rp 86 ribu.
Arief menegaskan peritel bisa melakukan pembelian betas SPHP ke Bulog dengan sistem pemesanan atau PO. Dalam setahun, Bulog menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 1,2 juta ton. Dia menegaskan beras SPHP tidak bisa dibeli secara perorangan atau individu ke Bulog. "(Penjualan) SPHP (di Bulog) untuk yang memiliki outlet," katanya.
Dia lantas menyampaikan di tengan masuk musim panen raya saat ini, harga gabah sudah turun. Dia mengatakan sebelumnya rerata harga gabah Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kg. Dari harga itu, harga beras bisa mencapai Rp 18.000/kg. Saat ini Arief mengatakan rerata harga gabah Rp 7.040 per kg. Diperkirakan harga beras berada di kisaran Rp 14.000 per kg.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika mengingatkan pemerintah agar memastikan stok impor cukup hingga akhir tahun ini. Khususnya di bulan-bulan Agustus hingga November, di masa Pilkada serentak berlangsung. "Ini agar kondisi langkanya beras dan tingginya harga tak terjadi lagi," ucapnya saat ditemui Jawa Pos kemarin.
Dia menilai melambungnya harga beras saat ini tak lepas dari peningkatan konsumsi menjelang Pemilu. Di mana, banyak acara yang melibatkan pengumpulan masa dan di sana banyak berbagi makanan atau nasi. Kondisi ini lah yang membuat stok beras di pasaran langka dan berdampak pada melambungnya harga.
Sebenarnya soal potensi kelangkaan beras sekarang ini, Ombudsman sudah pemerintah yang berwenang sejak Juni 2023. Sebab, kenaikan harga di akhir tahun dan awal tahun sebetulnya sudah terjadi setiap tahun. Namun, tambahan pesta demokrasi membuat tingkat konsumsi beras di masyarakat meningkat.
"Jadi langkah impor ini sudah benar dilakukan pemerintah. Pun dengan upaya penggelontoran bansos. Karena memang kondisi di lapangan beras kurang," katanya. Selain tingkat konsumsi, faktor produksi beras juga bermasalah. Dan hal ini sudah terjadi setiap tahun.
Produksi beras secara nasional sebenarnya tak bisa dikatakan surplus. Banyak petani di akhir tahun 2023 mengalami gagal panen. Salah satunya yang sempat dikunjungi Ombudsman di Indramayu semisal. Di sana, hampir setiap wilayah alami gagal panen. Selain impor yang jelas dan terukur untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, ke depan pemerintah harus punya kebijakan one rice policy. Kebijakan tunggal mengenai tata kelola tanam dan distribusi beras. (lyn/elo/wan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
