PROKAL.CO-Tren perkara pajak di Indonesia menunjukkan grafik meningkat setiap tahunnya.
Sayangnya, tidak dibarengi tingkat penyelesaiannya yang masih jauh dari kata optimal, dibandingkan sektor peradilan lainnya.
Dikutip dari CNN Indonesia, Komisi III, DPR RI, mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk segera membentuk kamar khusus pajak.
Anggota Komisi III, DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, meyakini pembentukan kamar peradilan khusus pajak dapat mengoptimalkan peran MA dalam membantu keuangan negara.
Sementara itu, mengutip dari Manadopost.id,
Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung menunjukkan sepanjang 2023, total perkara pajak yang masuk mencapai 15.098 kasus.
Dengan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 11.580 kasus, total beban perkara pajak yang harus ditangani pada 2023 menjadi 26.678 kasus.
Dari jumlah tersebut, hanya 16.223 kasus yang berhasil diputus, menghasilkan tingkat penyelesaian sebesar 60,81 persen.
Artinya, masih ada 10.455 perkara pajak yang belum terselesaikan dan terbawa ke tahun berikutnya.
Meskipun pada 2024 jumlah perkara pajak yang masuk sedikit menurun menjadi 14.642 kasus, tetapi dengan tambahan sisa perkara tahun sebelumnya, total beban perkara pajak pada 2024 meningkat menjadi 25.097 kasus.
Dari jumlah tersebut, hanya 17.053 kasus yang berhasil diselesaikan, menghasilkan tingkat penyelesaian sebesar 67,95 persen.
Artinya masih ada 8.044 perkara pajak yang belum terselesaikan hingga akhir 2024.
Angka ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penyelesaian perkara meningkat, jumlah sengketa pajak yang masih menumpuk tetap tinggi.
Dibandingkan dengan sektor lain, tingkat penyelesaian perkara pajak ini tergolong rendah.
Sebagai perbandingan, tingkat penyelesaian perkara di peradilan umum mencapai 98,21 persen, dan di peradilan agama mencapai 95,14 persen pada tahun yang sama.
Dengan backlog perkara pajak yang terus meningkat setiap tahun, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Pajak yang lebih mandiri dan independen.
Saat ini, Pengadilan Pajak masih berada di bawah Mahkamah Agung, yang berarti berbagi beban dengan ribuan perkara dari sektor lain.
Padahal, sengketa pajak memiliki kompleksitas tinggi dan berpotensi berdampak besar terhadap penerimaan negara.
Dengan membentuk Pengadilan Pajak yang berdiri sendiri, Indonesia dapat mempercepat penyelesaian perkara pajak dan mengurangi sengketa yang berlarut-larut.
Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari Pengadilan Pajak yang mandiri antara lain, proses penyelesaian lebih cepat, menghindari penumpukan perkara pajak yang dapat menghambat penerimaan negara.
Kepastian hukum bagi wajib pajak lebih terjamin, mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.
Mengurangi beban Mahkamah Agung, sehingga sistem peradilan dapat lebih fokus menangani perkara lainnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
