Presiden Prabowo Minta Seluruh Aparatur Introspeksi, Tak Ada yang Kebal Hukum!

 
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi di tanah air. Langkah ini diambil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo terus mengingatkan seluruh aparatur negara untuk melakukan evaluasi diri dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas. Arahan tegas ini ditujukan kepada seluruh unsur penyelenggara negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan.

"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," kata Qodari dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Qodari menjelaskan bahwa pemerintah memberikan penghormatan penuh terhadap setiap proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Seluruh perkara wajib diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa memandang bulu.

"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," ujar Qodari.

Pemerintah juga meyakini bahwa setiap prosedur hukum akan dijalankan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Qodari turut mengingatkan agar masyarakat tidak menyamaratakan institusi akibat ulah segelintir orang. "Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegasnya.

Di samping penegakan hukum yang agresif, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sikap bijak ini dinilai penting agar tidak memicu spekulasi liar maupun penilaian sepihak yang mendahului putusan resmi pengadilan.

Pemerintah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan, stabilitas, dan situasi nasional yang kondusif. Menurut Qodari, rasa saling percaya antarmasyarakat dan penegak hukum adalah modal utama agar agenda pembangunan nasional tidak terganggu.

"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Qodari. (*)