BOGOR – Kerja sama ekonomi dan pertahanan menjadi fokus utama, dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Menlu AS Michael Richard Pompeo di Istana Bogor (29/10). Itu adalah kedatangan kedua Pompeo ke Indoensia lima tahun belakangan. Setelah pada 2018 dia juga datang ke tanah air.
Kehadiran Pompeo disambut Menlu RI Retno Marsudi, yang kemudian membawa dia menemui Presiden. ’’Kunjungan anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika (Serikat),’’ ujar Jokowi kepada Pompeo. Selama pandemi, saling kunjung antarpejabat kedua negara memang cukup intensif.
Usai pertemuan tertutup, Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa kemitraan antara kedua negara harus dipelihara. Perlu upaya serius dan diperlukan pemahaman satu sama lain. ’’Diperlukan juga upaya untuk menunjukkan kerjasama yang konkret, termasuk di antaranya adalah kerja sama ekonomi,’’ terangnya.
Salah satu bentuk peningkatan kerja sama ekonomi yang diharapkan adalah perpanjangan Generalized System Preference (GSP) facilities kepada Indonesia. GSP merupakan kebijakan pemberian keringanan bea masuk terhadap impor AS terhadap barang tertentu dari negara berkembang. GSP diberlakukan AS sejak 1976. Sempat berhenti pada 2013 dan diberlakukan Kembali pada 2015. Indonesia memperoleh GSP kategori A, yang artinya ada potongan tarif bea masuk untuk 3.500 produk.
Selain itu, lanjut Retno, Presiden menginginkan adanya peningkatan kerja sama pertahanan dengan AS. Juga menyampaikan keinginan Indonesia agar AS memahami kepentingan negara-negara berkembang. ’’Presiden juga menekankan, ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara muslim,’’ lanjutnya. AS juga diharapkan bisa bersama-sama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Sementara, tutur Retno, Pompeo juga menyampaikan komitmen AS untuk melanjutkan kemitraan komprehensif strategis dengan Indonesia ’’Amerika (Serikat) akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan economic engagement (komitmen ekonomi) dengan Indonesia,’’ ujarnya.
Pompeo juga menyampaikan bahwa AS ingin menjalin hubungan baik dengan stakeholder yang ada didi Indonesia. karena itu, selain bertemu dengan presiden, dia juga menghadiri agenda di mana GP Ansor menjadi tuan rumahnya. Pompeo, tambah Retno, juga menyampaikan apresiasi AS terhadap peran Indonesia untuk isu Afghanistan.
Sebelum bertemu presiden, kedua menlu juga telah melakukan pertemuan bilateral di tingkat menlu. Bahasan kedua menlu tak jauh berbeda dengan pertemuan Jokowi bersama Pompeo. Dalam konpers virtual yang dilakukan oleh keduanya, Menlu Retno menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan memperkuat nilai dan kepentingan bersama sambil menghormati perbedaan.
Dalam sisi ekonomi, selain memperkuat GSP dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, Retno juga mengundang AS untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia. "Saya mendorong pelaku bisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ujar Menlu.
Dalam kesempatan tersebut, Retno juga membahas mengenai kondisi kawasan. Dia mengatakan, bahwa Indonesia dan ASEAN berkomitmen untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Hal ini dengan jelastercermin dalam pernyataan seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN pada 8 Agustus 2020 lalu."Selama lebih dari 50 tahun, ASEAN telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan," ungkapnya.
Retno dan Pompeo juga membahas mengenai kondisi di Laut China Selatan yang memanas. Dalam kesempatan itu, Retno kembali menegaskan bahwa bagi Indonesia, Laut China Selatan harus dipertahankan sebagai laut yang stabil dan damai.
"Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 harus dihormati dan diterapkan," tegasnya. Oleh karena itu, imbuh dia, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasukUNCLOS 1982.
Selain itu, berkenaan dengan people to people contact, Retno dan Pompeo sepakat untuk bisa lebih saling memahami. Terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Retno pun mendorong agar Memorandum of Understanding on Education bisa segera difinalisasi. "Saya mengangkat masalah visa pelajar Indonesia yang harus dihold karena pandemi Covid-19," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pompeo menyambut baik undangan investasi dari Indonesia. Dia mengatakan, akan berupaya mendatangkan lebih banyak investasi dari AS ke Indonesia.
"Harusnya ada lebih banyak investasi dari AS ke Indonesia terutama di bidang digit, energi, dan infrastruktur. Saya akan lakukan yang terbaik untuk membantu wujudkan itu," paparnya. Mengenai Laut China Selatan, ia pun menegaskan kembali sikap AS. Menurutnya, sebagai negara yang memathui hukum, AS menolak klaim Tiongkok atas Laut China Selatan.
Ia pun memuji sikap Indonesia dalam melindungi kedaulatan perairannya di sekitar Natuna yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. "Jelas juga kepemimpinan Indonesia yang penuh keberanian mengenai isu Laut China Selatan baik di ASEAN maupun PBB," katanya.
Selanjutnya, Pompeo turut menyuarakan soal kerja sama dengan cara-cara baru untuk memastikan keamanan di wilayah maritim tersebut. "Saya menantikan untuk bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia," pungkasnya.
Kehadiran Menlu Pompeo ke Indonesia dinilai oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana sebagai upaya memberi "pesan" pada Tiongkok yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan. Menurutnya, pesan ini juga disampaikan Pompeo pada kunjungannya di Sri Lanka. Di sana, dia mengatakan Partai Komunis China sebagai predator.
"Maka di Indonesia, AS hendak menyampaikan pesan ke Tiongkok bahwa Indonesia tidak akan terjebak dengan ketergantungan hutang Indonesia terhadap Tiongkok," ungkapnya. Selain itu, Tiongkok juga tidak akan bisa meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer karena strategic partnership AS-Indonesia akan diperkuat baik untuk bidang ekonomi dan pertahanan.
Kemudian, mengenai pernyataan Menlu Retno yang meminta semua negara untuk menghormati UNCLOS di Laut China Selatan, dia berpendapat bahwa pernyataan tersebut merupakan kritikan pada Tiongkok yang baru-baru ini kembali mengklaim sembilan garis putus. Padahal tidak memiliki dasar dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016.
"Ini menunjukkan Indonesia tidak gentar untuk menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada hutang dari Tiongkok," jelas Rektor Universitas Jenderal A Yani tersebut. Artinya, Indonesia telah kembali menegaskan politik luar negeri yang bebas aktif di mana Indonesia tidak berpihak ke Tiongkok maupun AS tetapi pada hukum internasional, khususnya UNCLOS.
Di sisi lain, pujian Pompeo atas sikap Indonesia terhadap Laut China Selatan dinilai tak terlepas dari kepentingan AS atas kawasan tersebut. Namun sayanganya, harapan Pompeo agar Indonesia menjadi Anchor bagi ASEAN, terutama untuk menghadapi Tiongkok sulit terealisasi karena Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. "Sehingga tidak mungkin akan menbawa ASEAN untuk berada dibelakang AS dalam menghadapi Tiongkok," katanya.
Selain itu di dalam ASEAN ada negara-negara tertentu yang sangat berpihak pada Tiongkok. Keberpihakan dari negara-negara tersebut akan sulit untuk pengambilan keputusan secara konsensus agar ASEAN berhadapan dengan Tiongkok.
Sementara, soal investasi di pulau-pula terluar, Hikmahanto menganggap ini merupakan smart diplomacy yang dilakukan Menlu Retno. Ini sebagai jurus menghadapi Tiongkok tanpa menggunakan kekerasan maupun alat prrang. "Daripada Indonesiaharus berhadapan sendiri denganTiongkok, lebih baik mengundang AS untuk investasi. Jadi AS juga bisa berhadapan dengan Tiongkok," pungkasnya. (byu/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria