JAKARTA – Pemerintah tengah merancang langkah efisiensi besar-besaran pada salah satu program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa optimalisasi anggaran pada program ini memiliki potensi penghematan yang sangat signifikan, yakni mencapai Rp40 triliun per tahun.
Rencana efisiensi ini muncul melalui usulan penyesuaian jumlah hari operasional pemberian makan bergizi. Jika sebelumnya program ini direncanakan berjalan enam hari dalam sepekan, Badan Gizi Nasional (BGN) kini mengusulkan untuk memadatkannya menjadi lima hari kerja. Penyesuaian ini dipandang sebagai langkah taktis untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif akibat berbagai konflik geopolitik.
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa inisiatif pemotongan ini bukan datang dari kementeriannya, melainkan merupakan hasil evaluasi mandiri dari pihak Badan Gizi Nasional. Kepala BGN, Dadan Hindayana, disebut telah melakukan kalkulasi mendalam dan meyakini bahwa efisiensi tetap bisa dicapai tanpa mengurangi esensi dari tujuan utama program tersebut. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam mengelola anggaran secara lebih selektif dan tepat sasaran.
Hal menarik lainnya adalah penghematan sebesar Rp40 triliun dari sektor MBG ini ternyata belum termasuk dalam total nilai efisiensi anggaran negara yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp81 triliun. Artinya, terdapat ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana ke sektor prioritas lainnya jika rencana ini resmi diberlakukan.
Sejauh ini, usulan pengurangan hari operasional tersebut masih bersifat awal dan telah disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai gambaran, pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp335 triliun untuk keberlanjutan program MBG pada tahun anggaran 2026. Dari total tersebut, belanja yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional adalah sebesar Rp268 triliun, sementara sisanya sekitar Rp67 triliun tetap dicadangkan sebagai bantalan fiskal.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga negara lainnya dalam mengelola belanja kementerian secara lebih efektif. Fokus pemerintah ke depan adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.(*)
Editor : Indra Zakaria