PROKAL.CO, PENAJAM- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) aktif berpartisipasi dalam Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU.
Selain DPMD PPU, Badan Pusat Statistik (BPS) juga ikut terlibat di dalamnya. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas data statistik untuk pembangunan desa.
Seperti tergambar saat Sosialisasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Launching Indikator Kemiskinan Daerah yang dihelat di Kantor Bupati PPU, Selasa (24/9).
Baca Juga: Bapelitbang PPU Sosialisasikan Desa Cantik dan Launching Indikator Kemiskinan Daerah
Kepala DPMD PPU Tita Deritayati didampingi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD PPU Ika Sutiyarsih menjelaskan, dalam sosialisasi itu, DPMD PPU beririsan langsung untuk membantu para penyelenggara statistik di tingkat kelurahan dan desa dalam menyajikan data akurat untuk perencanaan pembangunan.
“Data Desa Cantik berasal dari profil desa,” ujar Tita, Rabu (25/9).
Menurutnya, profil desa disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 dan memberikan gambaran komprehensif tentang potensi pengembangan keluarga, termasuk sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan aset ekonomi.
Baca Juga: Pj Bupati PPU Hadiri Deklarasi Pemilu Damai: Wujudkan Pilkada 2024 yang Aman dan Sejuk
“Kami juga memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban,” katanya.
Tita menjelaskan, profil desa mencakup potensi sumber daya alam (SDA) seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan potensi wisata.
“Setiap desa kini memiliki operator yang paham cara pengisian data profil,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tita menerangkan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi acuan Program Desa Cantik. IDM dibangun dari tiga indeks utama yakni ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Baca Juga: Pj Bupati PPU Ajak Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tingkatkan Kinerja Lewat Bimtek di Balikpapan
Pemutakhiran IDM yang dilakukan setiap akhir tahun sangat penting untuk perhitungan dana desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun berikutnya.
